Jakarta (ANTARA) - Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menerima tantangan dari Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, untuk membuktikan surat tugas yang diberikan Prabowo Subianto kepada Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.
Hal tersebut terkait unggahan di media sosial yang memperlihatkan Gus Miftah sedang membagikan uang kepada masyarakat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
"Tantangan pembuktian dan debat, kami, dari Juri Bicara Timnas (nomor urut) 1, menerimanya baik secara off air atau melalui media Zoom yang disediakan oleh stasiun TV," kata Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Meskipun Gus Miftah tidak mendapatkan surat keputusan (SK) yang menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam TKN Prabowo-Gibran, Iwan mengatakan hal itu tidak menjadikan Gus Miftah bebas dari pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
"Menurut UU Pemilu, peserta pemilu perorangan juga bisa dijerat UU Pemilu apabila yang bersangkutan terbukti mengajak memilih seseorang dan membagikan uang di pertemuan tersebut," tegas Iwan.
Oleh karena itu, dia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan segera melalukan investigasi terkait kasus tersebut.
"Kami meminta agar Bawaslu Kabupaten Pamekasan segera melakukan investigasi agar semuanya terang benderang," kata Iwan.
Sebelumnya, Selasa (2/1), Nusron Wahid meminta Timnas AMIN membuktikan adanya surat tugas yang diberikan Prabowo kepada Gus Miftah untuk melakukan silaturahim dengan para kiai dan masyarakat.
Nusron juga membantah Gus Miftah melakukan politik uang karena nama ulama itu tidak masuk dalam tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Berita Terkait
Ketua MK ingatkan pencabutan perkara PHPU harus didengar dalam sidang
Kamis, 2 Mei 2024 14:12 Wib
OJK Sulteng terima 207 layanan konsumen sampai Maret 2024
Kamis, 2 Mei 2024 14:06 Wib
Kemenpora gelar nobar galang dukungan Garuda Muda lolos Olimpiade
Kamis, 2 Mei 2024 12:55 Wib
Pemkab-Sigi berhasil turunkan angka stunting 10,4 persen tahun 2024
Kamis, 2 Mei 2024 11:52 Wib
Pertamina gelar "Goes to Campus 2024" edukasi tentang trilema energi
Kamis, 2 Mei 2024 11:06 Wib
KPU Kabupaten Sigi perpanjang pendaftaran calon anggota PPK untuk Pilkada 2024
Rabu, 1 Mei 2024 17:36 Wib
Yudha Saputera ingin pebasket muda tekun berlatih dan tak cepat puas
Rabu, 1 Mei 2024 10:44 Wib
Ketua DPR ingatkan soal perlindungan hingga kesetaraan buruh perempuan
Rabu, 1 Mei 2024 10:07 Wib