Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah menyusun anggaran penanganan program prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten Sigi di wilayah kecamatan.
"Kegiatan ini merupakan untuk membahas persoalan pembangunan ditahun-tahun yang akan datang, sehingga apapun program pembangunan di kabupaten Sigi dapat tercapai," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat di Sigi, Minggu.
Dikatakan, pentingnya masukan dan saran dari seluruh pemerintah desa dan kecamatan serta setiap organisasi perangkat daerah untuk menjadi pembahasan program pembangunan di Sigi.
"Pertemuan ini setiap tahun dilakukan dan tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendengarkan harapan dari masyarakat karena melibatkan berbagai unsur elemen pemerintahan yang melayani keinginan serta harapan masyarakat kabupaten Sigi," ucapnya.
Nuim menambahkan, setiap usulan dan langkah-langkah dari desa, kecamatan bahkan OPD serta masyarakat menjadi bahan pertimbangan untuk pembahasan ditingkat selanjutnya.
"Diskusi yang konstruktif dan kolaboratif penting dilakukan guna menyerap aspirasi rakyat yang diwakili oleh elemen pemerintahan kabupaten Sigi," ujar Nuim.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, pembangunan suatu daerah yakni terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Untuk capaian pembangunan Sulteng yakni 11,31 persen dan Kabupaten Sigi pada angka 3,33 persen pada tahun 2022 dan tahun 2023, Sigi diangka 3,37 atau naik 0,4 persen.
Sementara itu Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sigi Sitti Ulfah menambahkan pertemuan itu menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
"Dasar itulah bisa mengetahui kebutuhan daerah kedepan, artinya ada program prioritas yang dapat diusung dan meminimalisir rutinitas dalam mewujudkan visi misi pemerintah daerah yang akan berakhir di 2025," kata Ulfah.
Dia menuturkan, untuk isu strategis terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni sebanyak 32 OPD di Sigi wajib memahami indeks tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak di Kabupaten Sigi.
"Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan angka kemiskinan yang mencakup banyak sektor didalamnya. Sektor yang dimaksud yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian dan masih banyak lagi yang dapat menekan angka kemiskinan," tutur Siti Ulfah.
