Palu (ANTARA) -
Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menjanjikan kasus PT Citra Palu Mineral (CPM) di kawasan tambang emas Poboya, akan dibawa dan dikomunikasikan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Walaupun saya bukan lagi gubernur, saya akan sampaikan ke Bahlil, karena ini aspirasi dari masyarakat,” katanya di Palu, Senin.
Penegasan itu disampaikan Rusdy saat menerima masa aksi dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Front Pemuda Kaili (FPK). Mereka menuntut penutupan tambang emas yang dikelola oleh anak Perusahaan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).
Dia juga menegaskan persoalan itu akan disampaikan kepada Gubernur Sulteng terpilih yakni Anwar Hafid, untuk dapat mencari jalan tengah. Kata dia, persoalan ini muncul setelah bergabungnya Salim Grup dan Bakri Grup ke dalam BRMS.
Menurut dia, kalau pun perusahaan itu tetap beroperasi seperti sebelumnya, harusnya melibatkan masyarakat dan turut memberikan bagian kepada masyarakat. Sehingga rakyat di sekitarnya juga hidup.
“Aspirasi ini saya akan sampaikan, karena saya juga sebagai masyarakat Kota Palu. Rakyat sekitar harus diberdayakan dan disejahterakan,” katanya menegaskan.
Usai bertemu Gubernur Sulteng, Ormas FPK juga menyegel kantor anak Perusahaan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) yakni PT Citra Palu Mineral (CPM), di kawasan tambang emas Poboya, Kota Palu, Senin.
Penyegelan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aktivitas pertambangan yang dianggap merugikan masyarakat dan lingkungan. Massa aksi mengikat kain kuning di gerbang depan kantor CPM. Kain kuning tersebut melambangkan penyegelan secara adat sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai merusak.
“Penyegelan ini atas nama masyarakat dan leluhur Kota Palu,” kata Koordinator lapangan aksi Umar Ali.
Lanjut dia, kegiatan eksploitasi tambang oleh CPM terutama rencana underground mining atau pertambangan bawah tanah, berisiko besar bagi warga sekitar.
"Aksi ini kami lakukan atas nama masyarakat dan Front Pemuda Kaili. Kami ingin menghentikan eksploitasi tambang oleh CPM, terutama penggunaan metode blasting atau peledakan yang dapat membahayakan masyarakat Poboya dan Kota Palu pada umumnya," jelasnya.
