Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sulawesi Tengah, mendorong pemerintah kota menyiapkan konsultan independen, untuk mengevaluasi program bus Trans Palu.
"Pemkot Palu tidak menggunakan jasa konsultan manajemen pengawas, yang harusnya itu wajib, karena menggunakan dana negara," kata anggota DPRD Palu Mutmainah Korona dihubungi di Sulawesi Tengah, Selasa.
Dia menjelaskan perlu ada evaluasi mengenai program angkutan massal Bus Rapid Transit (BRT) Bus Trans Palu yang telah berjalan selama hampir 8 bulan. Hal itu untuk memastikan proses evaluasinya berbasis kinerja, akuntabel dan transparan.
"Kami meminta pemkot menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu konsultan manajemen pengawas yang akan melakukan pengecekan, men-tracking dan mengawasi operasional BRT Bus Trans Palu,” katanya menegaskan.
Dia mengatakan kehadiran jasa konsultan sebagai pihak ketiga, akan memberi rekomendasi secara independen terhadap berbagai temuan lapangan, termasuk memberikan alternatif solusi perbaikan pengelolaan yang mesti dilakukan pemkot.
"Terutama terkait kelayakan jumlah bus yang rasional, dibutuhkan sesuai kondisi daerah. Apakah harus dikurangi atau bagaimana?” ungkapnya.
Menurut dia, program BRT Bus Trans Palu yang telah berjalan hampir delapan bulan dengan masa uji coba tiga bulan Oktober-Desember 2024. Program itu kerja sama Pemkot Palu dan PT. Bagong Transport.
“Pengguna jasa transportasi massal itu dari ke hari justru menyusut atau sepi penumpang. Padahal Pemkot setiap bulan menganggarkan sebanyak Rp1,8 miliar untuk operasionalnya,” ungkapnya.
Dia mengatakan pada tahun anggaran 2024 Pemkot telah menggunakan APBD sebanyak Rp 17,12 miliar, serta mengalokasikan sebanyak Rp 5,6 miliar pada APBD Perubahan 2024. Tetapi, perkembangannya belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Bahkan akuntabilitas dan transparansi manajemen operasional menyisakan tanda tanya.
