Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid meminta pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi bersama pemerintah provinsi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di wilayah itu.
"Angka kemiskinan di Sulteng terpotret pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mencapai 1.627.801 jiwa," kata Anwar Hafid pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Provinsi Sulteng 2025-2029, di Palu, Selasa.
Ia mengatakan bahwa pemerintah provinsi tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan rumah terbesar ini sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten/kota.
Untuk itu, ia menyebut formula ‘4K’ atau kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan dan kemesraan menjadi kunci dalam membangun fondasi kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menurunkan angka kemiskinan.
Dia menambahkan pemerintah provinsi fokus pada tiga hal utama yang menjadi prioritas intervensi bersama hingga tahun 2029, yakni bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan.
Di bidang pendidikan, kata dia, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah mendeklarasikan program wajib belajar 13 tahun plus kuliah sebagai aktualisasi sehingga nantinya tidak ada lagi generasi muda Sulteng yang harus berhenti sekolah karena terkendala biaya.
Terlebih, lanjut Gubernur, dengan adanya program Berani Cerdas, pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan biaya pendidikan di seluruh SMA/SMK negeri dan pemberian beasiswa penuh bagi siswa dari keluarga miskin dan berprestasi.
"Pemerintah provinsi telah mengambil alih seluruh pembiayaan pendidikan di jenjang SMA/SMK dan SLB sehingga tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah negeri yang membebani orang tua," ujarnya.
Sementara itu, pemerintah provinsi juga memberikan beasiswa kuliah bagi mahasiswa penerima dari jalur afirmasi atau keluarga kurang mampu dengan bukti surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan, dan dari jalur prestasi dengan bukti IPK mulai 3.00.
Gubernur mengatakan sekitar 2.000 pendaftar program Cerdas telah terverifikasi dan akan segera menerima transfer dana beasiswa ini di rekening penerima.
Untuk itu, ia juga mengharapkan agar bupati dan wali kota dapat menyelaraskan Berani Cerdas di daerah dengan memastikan pendidikan gratis mulai jenjang PAUD, SD dan SMP.
"Saya yakin dalam 10 tahun, 1 sarjana 1 rumah pasti terwujud," ujarnya.
Adapun di bidang kesehatan, lanjut dia, pemerintah provinsi juga menanggung biaya pengobatan bagi warga tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan ataupun yang menunggak iuran BPJS Kesehatan melalui program Berani Sehat.
Menurut dia, sejak program ini diluncurkan, pemerintah provinsi telah membayarkan BPJS Kesehatan hingga 19 ribu orang.
Ia mengatakan cakupan program ini juga diperluas hingga dapat menanggung biaya pengobatan terhadap penyakit-penyakit yang tidak tercover BPJS Kesehatan, seperti tumor dan kanker, serta penanganan korban pembusuran dan kecelakaan tunggal.
Oleh karena itu, Gubernur mengimbau kepada pemerintah kabupaten/kota agar mengalihkan anggaran untuk kesehatan ke bidang lain karena pemerintah provinsi telah menjamin biaya kesehatan melalui program Berani Cerdas.
Sementara untuk mendongkrak pendapatan rakyat, ia mengatakan pihaknya mempersiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai wadah dalam menciptakan SDM terampil siap kerja, serta menjembatani mereka dengan industri-industri yang telah berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal.
"Untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dilakukan dengan jalan optimalisasi potensi fiskal dari pajak-pajak daerah seperti pajak air permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)," ujarnya.
Olehnya, Gubernur berharap agar pemerintah kabupaten/kota dapat berkolaborasi dan menyelaraskan rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam menekan angka kemiskinan di daerah ini.
