Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), Indra Maulana, menggagas inisiatif Roadmap Infrastruktur Digital Satukan Negeri (RIDISAIN) sebagai panduan strategis nasional untuk menyatukan arah pembangunan infrastruktur digital Indonesia secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.
RIDISAIN merupakan keluaran dari program Diklat PKN Tingkat II – Angkatan XIX 2025 Kementerian Komunikasi dan Digital bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara.“Pembangunan digital harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk pemerataan kesempatan. RIDISAIN hadir agar konektivitas tidak hanya tersedia, tapi juga benar-benar digunakan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” ujar Indra di Jakarta, Senin (27/10).
Gambaran tantangan pemenuhan konektivitas nasional
Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025, tingkat penetrasi internet nasional mencapai 80,66 persen. Artinya sekitar 54,47 juta jiwa penduduk Indonesia masih belum terhubung dengan internet. Tantangan banyak ditemukan di pedesaan, kepulauan kecil, dan daerah terpencil.
Studi Cable.co.uk (2025) mencatat harga rata-rata internet di Indonesia mencapai US$0,41 per Mbps atau sekitar Rp6.800 per Mbps. Angka itu lebih tinggi dibanding Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Dari sisi kualitas, Speedtest Global Index menempatkan Indonesia pada peringkat 82 dunia untuk jaringan mobile dan 118 untuk fixed broadband, keduanya di bawah rata-rata kawasan.
“Ini menjadi alarm bagi kita. Infrastruktur digital sudah berkembang pesat, tapi belum merata. Di sinilah perlunya roadmap yang mampu mengarahkan pembangunan secara tepat sasaran,” kata Indra.
Hingga kuartal I 2025, cakupan 4G telah menjangkau 91,4 persen desa atau sekitar 76.293 desa, namun masih terdapat 2.565 desa yang belum mendapatkan layanan sinyal sama sekali (blank spot), termasuk sekolah dan fasilitas kesehatan.
Strategi fiberisasi dan peningkatan efisiensi investasi
Melalui RIDISAIN, Indra mengusulkan wacana strategi terintegrasi antara fiberisasi, wireless terestrial, dan satelit untuk memastikan konektivitas dapat menjangkau seluruh wilayah. Fiber optic ditetapkan sebagai tulang punggung utama karena berkapasitas besar, latensi rendah, dan mudah ditingkatkan.
Untuk wilayah yang belum memungkinkan dibangun jaringan fiber, digunakan teknologi wireless sebagai solusi sementara. Satelit diterapkan di daerah dengan kondisi geografis ekstrem atau biaya pembangunan tinggi.
Pendekatan bertingkat ini memastikan wilayah prioritas seperti blank spot dan area berpotensi tinggi namun kurang terlayani bisa dipetakan dengan jelas. Peta prioritas akan digambarkan melalui tiga kategori warna. Hijau untuk area layak investasi, kuning untuk area yang membutuhkan insentif, dan merah untuk area prioritas intervensi pemerintah.
RIDISAIN dirancang sebagai alat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pelaku industri. Roadmap ini mencegah duplikasi investasi dan memastikan infrastruktur yang dibangun saling terhubung.
“Konektivitas bermakna tidak hanya soal jaringan, tapi juga kesiapan ekosistem, layanan publik, literasi digital, dan dukungan ekonomi. Karena itu peta jalan ini perlu disusun lintas sektor agar pembangunan digital tidak berhenti di infrastruktur saja,” tutur Indra.
Pendekatan demand-driven juga diterapkan. Perencanaan mempertimbangkan faktor populasi, potensi ekonomi lokal, titik layanan publik seperti sekolah dan puskesmas, serta infrastruktur pendukung termasuk jaringan listrik dan jalan nasional.
Landasan kebijakan dan kesinambungan pembangunan
Indra juga menyebut pentingnya pembelajaran dari praktik global. Singapura, Korea Selatan, dan Uni Eropa memiliki peta jalan digital jangka panjang yang menyediakan arah pembangunan teknologi lintas dekade.
“Negara-negara tersebut punya strategi lintas dekade. Dengan RIDISAIN, Indonesia juga punya arah yang jelas dan konsisten untuk memastikan transformasi digital berjalan berkelanjutan,” ujar Indra.
RIDISAIN mengusulkan agar peta jalan infrastruktur digital diformalkan melalui regulasi di tingkat Peraturan Menteri untuk awal dan ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden pada jangka panjang. Langkah itu memastikan kepastian hukum, keberlanjutan program, serta pengawasan pembangunan berlandaskan evaluasi berkala.
“RIDISAIN bukan akhir, tapi awal dari tata kelola digital yang lebih terarah dan inklusif. Dengan peta jalan ini, Indonesia punya fondasi kuat untuk melangkah menuju konektivitas bermakna bagi semua,” tutup Indra.
Inisiatif RIDISAIN menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat fondasi transformasi digital Indonesia. Dengan perencanaan strategis, kolaborasi terpadu, dan kebijakan berorientasi pemerataan, proyek perubahan yang digagas Indra Maulana ini diharapkan menjadi dasar kebijakan nasional menuju Indonesia terkoneksi sepenuhnya dari Sabang sampai Merauke.
