Palu, (antarasulteng.com) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan pondok pesantren (ponpes) merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran dalam simpul budaya religius, dan telah banyak berperan aktif memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
"Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, ponpes berperan sebagai lembaga keilmuan, keagamaan serta wadah pelatihan dan pemberdayaan masyarakat," kata Longki Djanggola dalam rilis yang diterima di Palu, Jumat.
Keberadaan ponpes saat ini, diharapkan menjadi modal utama dalam membentuk pribadi santri, yang mampu mengikuti perkembangan zaman, yakni mempersiapkan peserta didik, agar dapat menjalankan perannya menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan juga menjadi ahli ilmu agama.
Menurut dia, para santri harus dibekali dengan nilai-nilai keislaman dan keilmuan modern, seperti pengetahuan agama dan penggalian teknologi, ketrampilan umum, yang berdasarkan pada Al Quran dan hadits, sebagai sumber inspirasi dan rujukan.
Ia mengatakan peran ponpes perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman. Beberapa hal yang menjadi faktor penting yakni ponpes sebagai lembaga pendidikan pengkaderan ulama, ponpes sebagai lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya agama Islam dan ponpes harus mampu menempatkan diri sebagai motivator dan inovator pembangunan serta agen perubahan.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan melaksanakan rapat koordinasi penguatan kelembagaan pendidikan ponpes tingkat Sulteng di Kabupaten Tojo Una-Una.
Kepala Biro Administrasi Kesramas Sulteng, Farida Lamarauna mengatakan kegiatan itu bertujuan menyatukan persepsi dan meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan kelembagaan kesehatan di ponpes.
Selain itu, pengelola ponpes dan para santri diharapkan dapat memahami pentingnya penguatan kelembagaan dan penerapan nilai-nilai kesehatan di lingkungan ponpes.
Pelaksanaan rapat koordinasi itu menyasar pengurus ponpes dan peserta didik serta instansi organisasi perangkat daerah terkait, tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dan Provinsi Sulawesi Tengah. (skd)
