Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melaksanakan sosialisasi tentang pendidikan pemilih di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sebagai bentuk partisipasi pemerintah dalam membangun demokrasi pada momen pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
"Sebagai perwakilan rakyat di DPR, kami juga berkewajiban meningkatkan pemahaman masyarakat terkait demokrasi," kata Anggota Komisi II DPR-RI Longki Djanggola dalam pemaparannya saat melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih berlangsung di Parigi, Sabtu.
Ia mengemukakan, kegiatan tersebut merupakan kerja sama dibangun dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI), sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih saat pemungutan suara di TPS pada 27 November nanti.
Oleh sebab itu masyarakat sebagai wajib pilih memiliki peran penting dalam kemajuan demokrasi dalam negeri, karena melalui hak suara yang disalurkan di TPS akan melahirkan pemimpin baru daerah untuk menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan.
Sebagai wajib pilih, masyarakat harus cerdas menggunakan hak suara untuk menentukan masa depan daerah, tidak muda terbuai dengan iming-iming politik uang maupun kampanye hitam.
"Hindari politik uang atau money politic, karena hal-hal semacam itu merusak tatanan demokrasi bangsa, yang dampaknya berhadapan dengan hukum. Masyarakat harus menggunakan akal sehat memilih pemimpin ke depan," ujarnya.
Dikemukakannya mendekati masa tenaga sebelum pemungutan suara, masyarakat juga berperan melakukan pengawasan terhadap aktivitas politik, karena di masa tenaga pasangan calon (paslon) kepala daerah tidak boleh melakukan kegiatan kampanye.
"Penyelenggara, aparat penegak hukum maupun masyarakat harus menjaga kondusifitas di momen masa tenang kampanye, karena kondisi ini sangat rentan terhadap politik uang maupun kampanye hitam," tutur Longki yang anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah.
