"Saya prihatin karena KPI disuruh untuk mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penyiaran, namun untuk makan saja mereka tidak cukup," katanya pada seminar utama dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional KPI 2018 di Kota Palu, Senin.
Seminar yang digelar terkait Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85 ini mengambil tema "Menjaga keutuhan NKRI melalui dunia penyiaran yang sehat dan berkualitas" menghadirkan pembicara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkominfo Rudiantara dan Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Jimly Asshiddiqie, S dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asriel Tanjung.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, pengaturan anggaran untuk KPID yang diserahkan kepada daerah melalui Perda, memiliki kelemahan yang membuat kesejahteraan komisioner KPI memprihatinkan sebab antara KPI daerah satu dengan yang lainnya sangat berbeda.
"Kalau daerahnya kaya, maka gaji komisioner KPI bisa Rp10 juta setiap bulan, tetapi di daerah lain yang tidak kaya, hanya dua atau tiga juta. Kasian KPID," ujarnya yang disambut ratusan komisioner KPID dari seluruh provinsi yang sedang melaksanakan Rakernas di Hotel Swissbell Palu.
"Itu masih di tingkat provinsi lho. Kalau nanti KPID sudah sampai ke tingkat kabupaten, maka kondisinya akan lebih parah lagi kalau tidak ada perbaikan," ucapnya, menambahkan.
Baca juga: Harsiarnas perkuat bukti bahwa Sulteng daerah aman
Ia menyarankan agar kesejahteraan komisioner KPI itu ditangani oleh pemerintah pusat agar kesenjangan yang sangat lebar seperti saat ini tidak perlu terjadi, padahal beban tugas mereka sama yakni menjaga keutuhan NKRI melalui penyiaran.
Asril Tanjung mengatakan, seandainya semua komisioner KPID diberi gaji Rp10 juta setiap bulan, maka dari 33 daerah dengan masing-masing tujuh komisioner, anggaran yang dibutuhkan setiap bulan hanya Rp2,3 miliar atau sekitar Rp27 miliar setahun.
"Kalau untuk membangun infrastruktur saja pemerintah bisa keluarkan ratusan triliun, mengapa untuk komisioner KPI tidak bisa naikkan gajinya," ujarnya.
Menurut dia, Komisi I DPR selalu berjuang untuk kepentingan KPI karena KPI merupakan mitra strategis Komisi I sehingga Komisi I sangat berkepentingan dengan penguatan KPI.
"Dan penguatan itu tidak hanya terkait wewenang pengawasan saja tetapi penghidupan para komisionernya. Kebutuhan hidup dasar para komisioner KPI, terutama di daerah-daerah, harus terjamin," ujarnya yang kembali disambut tepuk tangan hadirin.
Terkait pembahasan revisi UU Penyiaran di DPR RI yang hingga saat ini terkesan terkatung-katung, Asriel Tanjung mengatakan bahwa pembahasan revisi tersebut di Komisi I sudah lama beres dan kini menjadi wewenang Badan Legislasi (Baleg).
Baca juga: Menkominfo: KPI harus kembali fokus awasi konten
Ia mengakui bahwa masalah krusial yang sampai saat ini belum mencapai kesepakatan adalah soal penguasaan frekwensi, namun bagi Asriel, frekwensi harus tetap dikuasai oleh pemerintah untuk menghindari penguasaan frekwensi oleh pihak-pihak yang memiliki banyak uang.
Sementara itu komisioner KPI Jambi Berry Hermawaty dengan suara lantang mengatakan sudah empat kali berturut-turut mengikuti Rakernas KPI, namun kondisi KPI bukan semakin baik tetapi semakin sengsara.
"KPI Jambi saat ini sudah tidak mendapat anggaran lagi dari pemerintah daerah karena aturan yang dikeluarkan Mendagri," ujarnya dengan nada emosional hingga meneteskan air mata.
Ia menegaskan bahwa bukan karena gaji yang rendah sehingga ia emosional, tetapi karena tidak adanya kepastian mengenai peran dan fungsi KPI.
"Yang kami perlukan saat ini adalah kepastian hukum apakah masih perlu KPI dan KPID," imbuhnya.
Keluhan yang sama soal keterbatasan anggaran juga datang dari berbagai KPID terutama yang berada di daerah perbatasan seperti Riau dan Kalimantan.
