Palu (Antaranews Suteng) - Warga Kabupaten Morowali Utara dari sejumlah kecamatan kini berkumpul di tempat-tempat kosentrasi massa untuk melakukan aksi demonstrasi ke Gedung DPRD dan kantor Bupati Morowali Utara di Kolonodale untuk menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pelayanan listrik PLN yang semakin menyengsarakan rakyat.
"Sudah bertahun-tahun begini, tetapi yang setahun terakhir ini sudah sangat menyengsarakan warga, pemadaman listrik sudah betul-betul 'menggila'," kata Yan Paulus Mbaloto, koordinator aksi dari Kecamatan lembo dan Lembo Raya yang dihubungi di Lapangan Wita Mori, Desa Beteleme, Kabupaten Morowali Utara, Senin pagi.
Dilapangan itu, sekitar 100 warga sudah berkumpul, namun masih menunggu warga lainnya yang sedang bergerak dari berbagai desa di Kecamatan Lembo dan Lembo Raya dan setelah itu mereka akan bergabung dengan rekan-rekan mereka di Kecamatan Petasi Timur untuk bergerak ke Kolonodale.
Mereka akan menemui paa wakil rakyat di DPRD Kolonodale, kemudian Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor.
"Mudah-mudahan pak bupati memperhatikan kami dan bersedia menerima aspirasi kami," ujarnya.
Menurut Paulus, saat ini, seperti biasanya, PLN sedang memberlakukan pemadman listrik secara bergilir, namun kondisinya semakin parah. Mereka mengatakan pemadaman bergilir dimana pada saat-sat tertentu, listriknya padam sehari kemudian menyala sehari.
"Kalau saat pemadaman, listrik betul-betul padam seharian di seluruh wilayah pemadaman yang ditetapkan. Namun ketika giliran menyala, listrik menyala tidak sepanjang hari, itupun tidak semua wilayah menyala. Jadi, pelayanan PLN itu sebenarnya hanya sektiar 20 persen saja," ujarnya dengan nada tinggi.
Ia juga mempertanyakan investasi Rp40 miliar untuk membantun PLTM di Desa Wawopada pada tujuh tahun lalu yang sampai saat ini tidk berfungsi maksimal.
"Kalau musim kemarau, pengelola PLTM berdalih debit air kecil, dan pada musim hujan mereka bilan kebanjiran. Jadi tidak pernah ada pelayanan normal," ujarnya lagi.
Akibat pelayanan listrik yang buruk ini, kata Palulus, masyarakat sangat menderita karena tidak bisa mengembangkan usaha, anak-anak tidak bisa belajar dan banyak aktifitas produktif tidak bisa berjalan sehingga kemiskinan terus membayangi masyarakat.
Urusan ini, kata Paulus, sebenarnya adalah tanggung jawab wakil rakyat di DPRD Kabupaten Morowali Utara, karena itu kami akan mendatangi mereka untuk meminta tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
