Gubernur- ADB bahas rekonstruksi pascabencana Sulteng

Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menerima kunjungan Country Direktor Asian Development Bank (ADB), Winfried F. Wicklein di Palu, guna membahas rencana dimulainya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana alam di Sulawesi Tengah.

Pertemuan yang berlangsung di ruan kerja Gubernur, Rabu, tersebut juga dihadiri Satgas PUPR, Bappenas, dan Kementrian Keuangan, Terkait dimulainya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Dampak Bencana Sulawesi Tengah.

Kehadiran Winfried F. Wicklein itu merupakan  yang kedua kalinya setelah sebelumnya pada 12 Oktober 2018, dirinya berkunjung ke Sulawesi Tengah bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat kondisi bencana gempa disusul tsunami dan likuufaksi pada 28 September 2018.

Dia mengatakan kunjungannya kali ini dalam rangka koordinasi sekaligus meminta persetujuan Gubernur Longki Djanggola terkait rencana dimulainya rekonstruksi dampak bencana yang melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi tersebut.

Dia mengatakan bank pembangunan Asia itu berkomitmen memberikan bantuan dan dukungan untuk pemulihan dampak bencana.

ADB kata dia, telah memutuskan akan memberikan bantuan sebesar 298 juta dolar AS  untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi dampak bencana berupa pembangunan tanggul air Pantai Talise di Kota Palu dan pembangunan daerah Irigasi Gumbasa di Sigi.

Selanjutnya pembangunan air bersih, rehabilitasi kampus IAIN Palu, rehabilitasi Bandara Sis Aljufri Palu dan Pelabuhan Pantoloan dan Wani.

Sementara itu Kepala Satgas PUPR Arie Sutiadi mengatakan pertemuan dengan Gubernur Longki Djanggola tersebut untuk mendapat dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati berjalan baik, efektif dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Longki berharap agar koordinasi kementrian teknis dan pemerintah daerah ditingkatkan agar pelaksanaan rehabititasi dan rekontruksi dampak bencana berjalan baik, lebih efektip dan efisien.

Gubernur Sulteng juga meminta agar pelaksanaan perencanaan yang dilaksanakan tidak asal jadi karena yang akan menerima hasil dan memanfaatkan adalah masyarakat Sulawesi Tengah sehingga dirinya berharap organisasi perangkat daerah teknis pemerintah daerah ikut dilibatkan.

Gubernur Longki Djanggola juga menyampaikan kepada Kementrian Keuangan bahwa dalam situasi darurat seperti saat ini birokrasi keuangan sangat susah terutama untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat, seperti bantuan stimulan dan jaminan hidup.

Akibat birokrasi tersebut sebagian dari bantuan stimulan, jaminan hidup dan santunan duka belum dapat dibayarkan seluruhnya.

Gubernur Longki menegaskan bahwa sesuai kewenangan yang ada, pemerintah daerah akan membantu dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi dampak bencana Sulawesi Tengah tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki.