Bersamaan dengan piagam, bupati juga menerima penghargaan berupa plakat atas capaian opini WTP selama lima kali berturut-turut sejak tahun 2014 – 2018.
Penyerahan penghargaan bertempat di aula Pemkab Banggai dan Penghargaan diterima langsung Bupati Banggai Herwin Yatim disaksikan seluruh jajaran Muspida dan Kepala OPD Kabupaten Banggai.
Opini WTP merupakan prestasi yang membanggakan yang diberikan Pemerintah RI kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mampu menyajikan informasi laporan keuangan secara wajar.
Namun opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana memanfaatkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang dibuat tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran, selanjutnya merupakan hal penting yang masih perlu terus didorong.
Dalam sambutannya Irfa yang sublunarya sebagai salah satu Direktur di BKF ini menyampaikan bahwa Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulteng memiliki tugas dan peran untuk melakukan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Itu dilakukan dalam rangka memberikan peta laporan keuangan yang lengkap, data yang komprehensif, informasi yang detil dan laporan output yang jelas sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran sebagaimana amanat Presiden untuk terus meningkatkan efisiensi anggaran.
Baca juga: Kakanwil DJPb Sulteng lantik 18 pejabat eselon IV
Baca juga: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng 'rebut kembali' rumah dinas yang dikuasai eks pegawai
Pada kesempatan itu Kakanwil juga menyampaikan pentingnya program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan program Ultra Mikro untuk memberdayakan UMKM khususnya di Kabupaten Banggai guna membantu menggerakan roda perekonomian daerah.
Irfa mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Banggai atas raihan prestasinya dan berharap dapat terbangun komitmen, semangat dan kerja sama antara Kementerian Keuangan RI dalam hal ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Banggai untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka pengelolaan keuangan yang sehat, transparan dan akuntabel demi mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri dan berdaya saing.
