Kakanwil DJPb Sulteng lantik 18 pejabat eselon IV

Palu (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Kanwil Ditjen perbendaharaan negara Provinsi Sulawesi Tengah Irfa Ampri melantik 18 pejabat eselon IV lingkup Kementerian Keuangan Sulteng gedung utama Kanwil DJPb Sulteng, Selasa.

Pelantikan itu sebagai salah satu upaya untuk selalu menjaga kualitas dan profesionalitas pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Kanwil DJPb Sulteng. Mutasi dan promosi itu dilaksanakan secara nasional, dimana mereka yang dilantik berasal kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Mereka akan mengisi posisi baru di kantor-kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di Provinsi Sulteng baik yang berada di Kota Palu, Luwuk, Poso, maupun Tolitoli,” kata Irfa Ampri.

Irfa mengigatkan kepada para pejabat yang baru dilantiknya untuk bekerja dengan baik dan selalu menjaga integritas yang tinggi, dalam melaksanakan tugas serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra kerja di wilayah.

Irfa menyampaikan pesan sehubungan dengan peran Kanwil DJPb dan KPPN terkait ekonomi Indonesia, dimana GDP masih perlu didongkrak untuk memenuhi janji presiden akan pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen.

Selain itu, perang dagang yang terjadi antara Amerika dengan Cina membuat beberapa efek tambahan yang harus dihadapi sehingga dibutuhkan strategi yang tepat. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang menjadi domain, merupakan hal yang penting untuk dikelola secara professional, baik dalam hal pengelolaan maupun penggunaannya.

Baca juga: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulteng 'rebut kembali' rumah dinas yang dikuasai eks pegawai

“Pengelolaan professional dapat memberikan efek berlipat dari dana yang digelontorkan,” ujar Irfa.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai kewajiban untuk membina seluruh instansi pengelola anggaran pemerintah agar realisasi anggarannya bagus. Belanja transfer ke daerah pun dampaknya harus dirasakan secara positif, dimana daerah harus bisa membelanjakan anggaran dengan baik dan benar-benar menghasilkan efek yang positif terhadap perekonomian di daerah.

Irfa juga berpesan untuk mengoptimalkan pembinaan kepada pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja, karena belum semua kabupaten/kota di Sulteng memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangannya.

“Para pejabat yang baru dilantik, agar tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, golongan dan apalagi untuk kepentingan politik,” tegas Irfa.