Makassar (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan berharap pemerintahan Indonesia semakin religius setelah dilantiknya KH Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI yang masih merupakan Ketua MUI Pusat.
"Kita berharap pemerintah bisa lebih baik dan maju khusunya lebih religius dari sebelumnya dengan mensinergikan aspek sprituan dan mental, khususnya pada aspek pembinaan etika dan moral lebih baik," ungkap Sekretaris MUI Sulsel, Prof Ghalib di Makassar, Senin.
Prof Ghalib menyebutkan, ada dua poin utama yang diusulkan MUI kepada KH Ma'ruf Amin melalui posisinya sebagai salah satu ulil amri pada pemerintahan, yakni penegakan Undang-undang (UU) 23 tahun 2014 terkait jaminan produk halal.
Menurutnya, UU ini sudah seharusnya diberlakukan setelah lima tahun lalu diresmikan pada 14 Oktober 2019, sesuai dengan masa sosialisasi.
"Tahun ini kan sudah memasuki lima tahun dan sudah seharusnya penegakan mulai dilakukan sejak 17 Oktober 2019, karena itu UU ini harus direalisasikan dengan pengawalan lebih intensif dari pemerintah," tandasnya.
Selain penegakan UU jaminan produk halal, MUI juga meminta agar pemerintahan baru lima tahun ke depan ini mampu meningkatkan ekonomi syariah agar bisa mengambil peran yang lebih baik melalui pembinaan ekonomi keummatan.
"Tentu ini sesuai pembagian tugas Presiden dan Wapres, tetapi untuk aspek halal dan ekonomi syariah kami yakin ini bisa dikawal KH Ma'ruf Amin," ungkapnya.
Secara umum, kata dia, MUI berharap pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin bisa melaksanakan tugas dengan maksimal utamanya dalam hal soliditas ummat. Meski beragam namun tetap damai dalam perbedaan. Sehingga makin memperkokoh persatuan dan kesatuan.
"MUI sebagai wadah ulama, cendekia dari umat Islam yang merupakan pelayan masyarakat dan mitra pemerintah, kita bisa katakan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf merupakan pasangan ideal memajukan mental-spritual, bisa saling melengkapi dan memperkuat solidaritas," jelasnya.
Prof Ghalib juga membeberkan bahwa posisi KH Ma'ruf Amin dalan struktural MUI Pusat masih tetap sebagai Ketua MUI berdasarkan pertemuan yang digelar seluruh pengurus MUI di Lombok NTB pada 11-13 Oktober lalu.
Melalui pertemuan tersebut, KH Ma'ruf Amin yang terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) akan digantikan dari jabatannya melalui Munas pada 2020 mendatang, sehingga fungsional jabatannya digantikan oleh Ketua Harian MUI
