Wali Kota Palu Hidayat serahkan data penerima stimulan kepada BNPB
Pada penyerahan data penerima dana stimulan rumah rusak, wali kota di dampingi Kepala Bappeda Kota Palu Arfan, Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romy Sandi Agung dan pejabat BPBD Kota Palu Moh Issa Sunusi
Palu (ANTARA) - Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah, Hidayat meyerahkan data penerima dana stimulan rumah rusak korban gempa, tsunami dan likuefaksi tahap dua kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)..
Kepala Bagian Humas Pemkot Palu Goenawan di Palu, Senin mengatakan penyerahan data disampaikan langsung wali kota di hadapan Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Taufik Kartiko di Jakarta.
Goenawan mengatakan, berdasarkan surat Wali Kota Palu nomor 360/2630/Bappeda/2019 perihal data penerima dana stimulan rumah rusak berat, rumah rusak ringan, rumah rusak sedang tertanggal 2 Desember 2019 disampaikan bahwa setelah selesai masa transisi ke masa pemulihan pada Bulan April 2019 dengan jumlah kerusakan rumah sebanyak 55.102 unit yang ditetapkan melalui keputusan wali kota nomot 050/237/Bappeda/2019 tentang data kondisi bangunan akibat gempa bumi tsunami dan likuefaksi di Kota Palu.
"Pada penyerahan data penerima dana stimulan rumah rusak, wali kota di dampingi Kepala Bappeda Kota Palu Arfan, Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romy Sandi Agung dan pejabat BPBD Kota Palu Moh Issa Sunusi," ujar dia.
Dikatakannya, data penerima dana stimulan beberapa kali mengalami pencocokan yang disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing penerima bantuan.
Berdasarkan keputusan wali kota, maka Gubernur Sulteng Longki Djanggola menetapkan keputusannya nomor 360/006/BPBD-G-ST/2019 tanggal 18 April 2019 tentang penetapan data korban bencana alam gempa bumi tsunami dan likuefaksi Sulteng rumah rusak berat di Kota Palu sebanyak 11.603 unit, rusak sedang 15.917 unit, rusak ringan 21.078 unit dengan total keseluruhan sebanyak 55.102 unit.
Dikemukakannya, penanganan bencana di daerah itu pemerintah setempat setah melakukan beberapa kali pendataan rumah rusak mulai sejak masa tanggap darurat, masa transisi hingga pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun ini.
"Data yang di serahkan ke BNPB sudah di verifikasi dan validasi sehingga di jamin keabsahannya, " kata dia.
Goenawan menambahkan, BNPB menyambut baik langkah dilakukan Pemkot Palu, yang mana data diserahkan tersebut akan menjadi perhatian BNPB untuk segera ditindaklanjuti dan dipelanjari, bila mana data tersebut sesuai keputusan wali kota dan gubernur maka akan menjadi acuan pemerintah pusat.
Selain itu, Pemkot Palu juga menemukan masih terdapat rumah rusak berat, sedang dan ringan yang belum sempat terdata karena sejumlah warga korban terdampak bencana mengungsi keluar kota dengat total rumah sebanyak 15.965 unit terdiri dari rusak berat sebanyak 1.910 unit, rusak sedang 4.512 unit dan rusak ringan 9.503 unit.
Baca juga: Hingga November 2019 terjadi 3.155 bencana
Baca juga: Pemerintah beri Rp1,9 triliun hibah bantu perbaikan pembangunan di Palu
Kepala Bagian Humas Pemkot Palu Goenawan di Palu, Senin mengatakan penyerahan data disampaikan langsung wali kota di hadapan Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Taufik Kartiko di Jakarta.
Goenawan mengatakan, berdasarkan surat Wali Kota Palu nomor 360/2630/Bappeda/2019 perihal data penerima dana stimulan rumah rusak berat, rumah rusak ringan, rumah rusak sedang tertanggal 2 Desember 2019 disampaikan bahwa setelah selesai masa transisi ke masa pemulihan pada Bulan April 2019 dengan jumlah kerusakan rumah sebanyak 55.102 unit yang ditetapkan melalui keputusan wali kota nomot 050/237/Bappeda/2019 tentang data kondisi bangunan akibat gempa bumi tsunami dan likuefaksi di Kota Palu.
"Pada penyerahan data penerima dana stimulan rumah rusak, wali kota di dampingi Kepala Bappeda Kota Palu Arfan, Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romy Sandi Agung dan pejabat BPBD Kota Palu Moh Issa Sunusi," ujar dia.
Dikatakannya, data penerima dana stimulan beberapa kali mengalami pencocokan yang disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing penerima bantuan.
Berdasarkan keputusan wali kota, maka Gubernur Sulteng Longki Djanggola menetapkan keputusannya nomor 360/006/BPBD-G-ST/2019 tanggal 18 April 2019 tentang penetapan data korban bencana alam gempa bumi tsunami dan likuefaksi Sulteng rumah rusak berat di Kota Palu sebanyak 11.603 unit, rusak sedang 15.917 unit, rusak ringan 21.078 unit dengan total keseluruhan sebanyak 55.102 unit.
Dikemukakannya, penanganan bencana di daerah itu pemerintah setempat setah melakukan beberapa kali pendataan rumah rusak mulai sejak masa tanggap darurat, masa transisi hingga pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun ini.
"Data yang di serahkan ke BNPB sudah di verifikasi dan validasi sehingga di jamin keabsahannya, " kata dia.
Goenawan menambahkan, BNPB menyambut baik langkah dilakukan Pemkot Palu, yang mana data diserahkan tersebut akan menjadi perhatian BNPB untuk segera ditindaklanjuti dan dipelanjari, bila mana data tersebut sesuai keputusan wali kota dan gubernur maka akan menjadi acuan pemerintah pusat.
Selain itu, Pemkot Palu juga menemukan masih terdapat rumah rusak berat, sedang dan ringan yang belum sempat terdata karena sejumlah warga korban terdampak bencana mengungsi keluar kota dengat total rumah sebanyak 15.965 unit terdiri dari rusak berat sebanyak 1.910 unit, rusak sedang 4.512 unit dan rusak ringan 9.503 unit.
Baca juga: Hingga November 2019 terjadi 3.155 bencana
Baca juga: Pemerintah beri Rp1,9 triliun hibah bantu perbaikan pembangunan di Palu