Palu (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu optimistis mampu merealisasikan target penerimaan pajak yang dibebankan pemerintah pada tahun 2020 senilai Rp1,7 triliun sekalipun wilayah ini ditimpa bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi pada 2018.
"Kami mendapat target penerimaan pajak tahun ini Rp1,7 triliun (tepatnya Rp1,695 triliun), naik 30 persen dari 2019. Kenaikannya pun lebih tinggi dari angka kenaikan secara nasinal yakni 23 persen," kata Ranto Napitupulu, Kepala KPP Pratama Palu kepada Antara di Palu, Minggu.
Pada 2019, kata Ranto, pihaknya merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1,313 trilun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1,295 triliun.
Ia menjelaskan bahwa salah satu indikator akan tercapainya target penerimaan tersebut adalah jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak per 4 Maret 2020 telah mencapai 26.775, naik dua kali lipat dibanding posisi yang sama tahun 2019 yang berjumlah 13.954 SPT.
"Kita yakin sampai 31 Maret nanti, jumlah SPT yang masuk masih akan terus bertambah. Kami memang terus mengambil langkah-langkah terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengisi SPT," ujar alimnus Universitas Muhamadiyah Medan tahun 1995 itu.
Ranto yang juga mantan Kepala Kantor Pajak Tobelo, Maluku Utara tersebut mengakui bahwa bencana alam 28 September 2018 atau tiga bulan setelah ia bertugas di Ibu Kota Provinsi Sulteng ini, mengakibatkan banyak wajib pajak yang usahanya jatuh.
Bahkan, kata Ranto yang sudah berkarir selama 23 tahun di Ditjen Pajak Kemenkeu tersebut, ada wajib pajak di Kota Palu yang sebelum bencana menyetor pajak sampai Rp75 miliar/tahun, namun pada 2019 hanya mampu menyetor Rp15 miliar.
"Tetapi saya mau tanya, apakah tidak ada pihak yang diuntungkan akibat bencana ini? Saya yakin bencana ini juga memberikan keuntungan pada banyak pihak (wajib pajak), dimana usaha mereka justru bangkit setelah gempa, sebagai dampak dari kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali Palu dan sekitarnya pascabencana," ujarnya.
Ia memberi contoh, para pedagang bahan bangunan dan berbagai jenis barang kebutuhan masyarakat lainnya mengalami peningkatan volume usaha dalam setahun terakhir dan mereka menjadi target kita pada 2020 ini, selain dari para wajib pajak perorangan.
Ranto juga mengemukakan pada 25 Februari 2020, pihaknya menggelar Tax Gathering yang mengumpulkan 75 orang pembayar pajak terbesar di wilayah Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong untuk silaturahmi.
"Kalau pembayar pajak terbesar itu menyelesaikan kewajibannya dengan baik, maka 50 persen dari target penerimaan pajak tahun 2020 sudah selesai," ujar ayah dua orang anak yang mengaku memiliki panggilan sosial untuk mengabdi bagi masyarakat Kota Palu di luar pekerjaannya sebagai pejabat Ditjen Pajak.
KPP Pratama Palu saat ini memiliki sekitar 60.000 wajib pajak efektif dan diharapkan semuanya bisa menyerahkan SPT-nya sebelum 31 Maret 2020.
