Polisi tangkap lima napi asimilasi terlibat kejahatan di Palu

id Polisi, ringkus, asimilasi

Polisi tangkap lima napi asimilasi terlibat kejahatan di Palu

Dari (kiri) Iptu Sigit Suhartanto, Kasat Reskrim Polres Palu  dan (kanan) Kapolres Palu AKBP Moch Sholeh saat memberi keterangan kepada wartawan, di Mapolres Palu, Kamis (4/6/2020).(ANTARA/Sulapto Sali).

Dari napi asimilasi kurang lebih ada lima pelaku yang kita amankan, ada yang terlibat pencurian dan pembegalan
Palu (ANTARA) - Kepolisian Resor Palu, menangkap lima orang diduga napi yang bebas dalam program asimilasi karena terlibat tindak kejahatan di wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Kapolres Palu AKBP Moch Sholeh, Jumat di Palu, mengatakan, kelima orang terduga napi asimilasi yang diringkus tersebut terlibat dengan sejumlah kasus kejahatan.

“Dari napi asimilasi kurang lebih ada lima pelaku yang kita amankan, ada yang terlibat pencurian dan pembegalan,” katanya.

Kapolres mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah terkait dengan lima napi asimilasi tersebut.

“Menginggat juga Rutan Polres sudah oper kapasitas. Di Rutan seharusnya kapasitas 52 maksimal 72, tetapi faktanya sekarang ini 102 karena ada titipan ada penambahan 52,” ujarnya.

Sehingga kata Kapolres, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait bagi tahanan yang telah memiliki keputusan hukum tetap untuk bisa dipindah ke Rutan.

Sementara Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, Lilik Sujandi, mengatakan dalam waktu dekat ini akan kembali melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait bersama Polda Sulteng.

“Untuk yang Polres saya belum dapat laporan, tetapi kita akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas banyak hal terkait penegakkan hukum, termasuk pengawasan napi asimilasi,” katanya.

Lilik mengaku, dari 847 napi yang bebas melalui program asimilasi di Sulawesi Tengah, sebanyak 10 yang kembali terlibat dengan aksi kejahatan seperti pidana pencurian dan satu narkoba.

“Persoalan napi asimilasi tidak hanya dipundak Kemenkumham saja, namun membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku-pelaku ekonomi,” tandasnya.***
Pewarta :
Editor : Sukardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar