Bupati Buol minta KPU jamin warga terpencil bisa salurkan hak pilih

Buol, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Bupati Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Amirudin Rauf meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar menjamin warga di wilayah-wilayah terpencil dan jauh bisa menyalurkan hak pilih pada 9 Desember.

"Warga di wilayah-wilayah yang dianggap terpencil, jauh dan di pegunungan serta di pulau, harus mendapat perlakuan yang sama oleh KPU sebagai penyelenggara pilkada tahun 2020," ucap Amirudin Rauf, di Buol, Senin.

Amirudin Rauf mengatakan, KPU perlu memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga di Kabupaten Buol utamanya yang terdaftar dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih pilkada.

Warga di wilayah terpencil, sebut dia, memiliki hak yang sama dengan warga yang tidak berada di wilayah terpencil, untuk menyalurkan hak pilih memilih gubernur dan wakil gubernur Sulteng tahun 2020.

Oleh karena itu Amirudin meminta kepada KPU dalam membangun Tempat Pemungutan Suara (TPS), tidak berjauhan dengan warga/pemilih, atau TPS dibangun di lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih/warga.

"Kalau TPS dibangun di lokasi yang sulit dijangkau oleh warga, maka hal itu akan berdampak pada tingkat partisipasi warga dalam pilkada," kata Amirudin Rauf.

Karena itu, Bupati menyarankan kepada KPU agar pembangunan TPS memerhatikan aspek geografis kewilayahan dan medan, agar pemilih di wilayah terpencil, jauh dan di pulau bisa berpartisipasi menyalurkan hak pilih.

Bupati juga meminta agar pembangunan TPS memperhatikan aspek kerentanan terhadap bencana alam berupa longsor, banjir dan air pasang, demi keselamatan pemilih dan penyelenggara.

"Sebisa mungkin hindari membangun TPS di wilayah-wilayah yang rawan bencana alam, karena bencana kita tidak tau kapan datangnya," imbuhnya.

Selain memperhatikan aspek kerentanan terhadap bencana alam, ia menegaskan, penyelenggara pilkada juga harus memastikan keamanan warga terhindar dari penyebaran COVID-19.

"Karena keselamatan dan kesehatan bersama, harus diperhatikan dan harus menjadi prioritas penyelenggara pilkada," imbuhnya.