"Ke depan Pemerintah Provinsi Sulteng akan mendirikan sekolah kejuruan vokasi, untuk mempersiapkan tenaga ahli yang siap bekerja," kata Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir di Banggai, Jumat.
Baca juga: Rektor IAIN harap Gubernur-Wagub Sulteng kembangkan pendidikan vokasi
Ma'mun Amir saat ini melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Banggai. Di daerah itu, ia memberikan arahan kepada Kepala UPT Wilayah Sulawesi Tengah dan kepala sekolah tingkat SMA/SMK/SLB se-Kabupaten Banggai.
Pendidikan vokasi, kata dia, menjadi satu solusi untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja lokal, yang dibutuhkan setiap investor ketika berinvestasi di wilayah Sulteng.
Lewat pendidikan vokasi, sebut dia, Pemerintah Provinsi Sulteng ingin membangun SDM dan keterampilan generasi muda yang disesuaikan dengan potensi di masing-masing wilayah.
"Ini salah satu tujuannya ke depan untuk mengurangi tingkat pengangguran," sebutnya.
Baca juga: Rektor: Beasiswa vokasi Kemendikbudristek peluang guru asah kompetensi
Dalam kunjungan kerja itu, ia juga menyosialisasikan visi Sulteng lebih maju dan lebih sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Rusdi Mastura dan Wagub Ma'mun Amir.
Salah satu program prioritas untuk mencapai target visi tersebut yakni pengembangan dan pembukaan pendidikan vokasi di tingkat SLTA, untuk membangun sumber daya manusia dan keterampilan yang siap pakai.
Sebelumnya, Gubernur Rusdi Mastura mengatakan bahwa Sulteng memiliki potensi pertambangan yang besar dan bermacam-macam.
"Sulteng ini daerah yang kaya akan sumber daya alam sektor pertambangan, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia," ucapnya.
Baca juga: Mendikbudristek: Program SMK-D2 Jalur Cepat akan makin banyak
Ia menguraikan bahwa setidaknya potensi pertambangan yang dimiliki oleh Sulteng terdiri atas biji besi, minyak dan gas, nikel, emas, dan logam.
Namun, dia mengakui, potensi pada sektor pertambangan itu belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.
Bahkan, potensi sektor pertambangan itu, kata dia, tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah.
