Palu (ANTARA) - Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyosialisasikan Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, Sulawesi Tengah, sebagai tempat evakuasi saat bencana terjadi, kepada masyarakat di sekitar kampus Universitas Islam Negeri.
"Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan perumusan kesiapsiagaan untuk pengurangan dampak bencana berbasis gender dan inklusif," kata konsultan gender dan sosial PMSC CK Proyek EARR ADB, Zubaidah Djohar, di UIN Datokarama Palu, Sabtu (21/5).
ADB kerja sama Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulteng, dan UIN Palu serta didukung oleh PT Yodya Karya, PT Arci Pratama Konsultan, dan PT Kencana Layana, menggelar sosialisasi pembangunan gedung UIN Palu sebagai kawasan evakuasi bencana berbasis gender dan inklusif.
Sosialisasi itu menghadirkan masyarakat terdampak bencana gempa dan tsunami di sekitar kampus UIN Palu, penyandang disabilitas, dan tokoh lintas agama, organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, dan organisasi masyarakat secara luas, agar mereka berperan dalam mendukung UIN Palu sebagai kawasan evakuasi bencana.
"Sehingga diharapkan para tokoh-tokoh yang mengikuti sosialisasi ini menjadi aktor kunci di masyarakat untuk menyosialisasi gedung UIN Palu yang dibangun oleh Kementerian PUPR dengan dana ADB, memiliki fungsi evakuasi untuk menunjang kesiapsiagaan masyarakat saat bencana terjadi," katanya.
Ia mengatakan Kementerian PUPR membangun beberapa gedung penunjang kegiatan akademik di wilayah kampus UIN Palu, yang tidak hanya berfungsi untuk kegiatan pelayanan akademik dan perkuliahan. Tetapi juga memiliki fungsi pengurangan dampak bencana.
Gedung yang dibangun menjadi shelter evakuasi sementara saat bencana alam seperti tsunami terjadi.
Gedung tersebut juga mengadopsi pendekatan responsif gender dan inklusif sehingga semua elemen dan komponen masyarakat dapat mengakses gedung tersebut saat bencana terjadi.
"Keberadaan gedung dengan fungsi pengurangan dampak bencana berbasis gender inklusif di lingkungan UIN Palu perlu disosialisasikan kepada masyarakat sekitar kawasan kampus tersebut," katanya.
"Karena gedung ini disiapkan untuk evakuasi bencana bagi masyarakat. Maka tokoh-tokoh masyarakat menjadi aktor kunci," tambahnya.
Pembangunan gedung tersebut, kata Zubaidah Djohar, juga mengakomodasi ketentuan Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 tahun 2014 tentang pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana, dan Perka BNPB No. 14.
Terkait hal itu Rektor UIN Palu Prof Sagaf Pettalongi mengatakan saat ini dan akan datang, pembangunan sarana dan infastruktur harus mengadopsi konsep pengurangan risiko bencana, dan memperhatikan aspek gender.
"Ke depan, pembangunan sarana dan infastruktur UIN Palu harus berbasis pengurangan risiko bencana dan responsif gender," katanya.
Ia menegaskan sarana dan infastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR lewat sumber dana ADB memiliki fungsi pengurangan dampak bencana.
Rektor menyebut sarana yang ada harus dapat diakses oleh semua komponen masyarakat sekitar kampus, dalam evakuasi mandiri ketika terjadi bencana tsunami.
"Karena itu, aspek gender sangat penting diperhatikan dalam pembangunan sarana dan infastruktur, sebagai bentuk pemenuhan hak kepada komponen masyarakat," kata Sagaf Pettalongi.
Sementara itu Kepala Seksi Wilayah I BPPW Aksa Mardani mengemukakan pembangunan kembali sarana penunjang akademik di UIN Palu merupakan proyek bantuan pinjaman darurat dari ADB untuk rehabilitasi dan rekonstruksi setelah gempa dan tsunami tahun 2018.
Ia mengatakan penentuan UIN Palu sebagai kawasan evakuasi bencana tsunami, telah dibahas dan disepakati melalui diskusi kelompok terfokus pada Oktober 2019 dengan para pemangku kepentingan meliputi Satgas Rehab-Rekon, Kementerian PUPR, Pemprov Sulteng, Pemkot Palu, ADB, dan tim ahli dari berbagai pihak.
Pembangunan gedung di UIN Palu memenuhi prinsip sebagai gedung evakuasi bencana, demikian Aksa Mardani.
