Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah berkomitmen menyelenggarakan pembangunan daerah yang responsif terhadap gender sebagai upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
"Dalam perencanaan pembangunan, Pemkot Palu tidak menutup mata terhadap kesetaraan gender dan ini akan menjadi prioritas," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palu Irmayanti Petalolo dalam kegiatan bimbingan teknis penguatan integrasi gender dalam RPJMD 2025-2029 di Palu, Rabu.
Ia mengemukakan salah satu prinsip dalam penerapan sistem pembangunan gender di Kota Palu, yakni klausul tentang keharusan suatu kebijakan untuk responsif gender yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan di Kota Palu.
Oleh karena itu, kata dia, dalam setiap aktivitas penyusunan rencana kebijakan dan pelaksanaan program, Pemerintah Kota Palu perlu menerapkan kesetaraan dan keadilan gender.
"Secara normatif yang dimaksud kesetaraan gender dalam pembangunan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan maupun berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan," ujarnya.
Ia menjelaskan pada implementasi di Kota Palu, saat ini telah banyak dilakukan berbagai program yang diarahkan untuk sampai tujuan pembangunan yang berkualitas di masyarakat, di antaranya optimalisasi pelayanan bagi masyarakat miskin di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu.
Pelayanan kemiskinan dimaksud meliputi kegiatan sunatan massal dengan sasaran masyarakat miskin, operasi katarak, operasi bibir sumbing, program promotif, preventif, kuratif bagi masyarakat miskin.
"Di internal pemerintah juga menerapkan layanan responsif gender, di mana berbagai instansi dipimpin oleh perempuan. Kemudian secara kebijakan Pemkot Palu komitmen memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan yakni perempuan dan anak serta lansia, termasuk masyarakat miskin," ucapnya.
Ia menambahkan bimbingan teknis penguatan integrasi gender dimaksudkan untuk tercipta jaminan dan langkah konkret yang serentak dari semua pihak menyatakan komitmen pembangunan responsif gender.
"RPJMD bagian dari instrumen arah pembangunan daerah ke depan yang lebih maju dan berkembang," kata Irmayanti.
