"Kami minta agar PT Donggi Sinoro dapat berpartisipasi penuh melakukan program pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah sehingga penurunan angka kemiskinan bisa terus terwujud," kata Rusdy saat berkunjung ke perusahaan PT. DSLNG di Kabupaten Banggai, Selasa.
Rusdy mengatakan angka kemiskinan d Sulteng dalam kurun enam bulan terakhir ini telah menurun satu persen yakni sebesar 12 persen dari sebelumnya 13 persen.
Untuk terus menekan angka kemiskinan di provinsi ini, kata Rusdy, dibutuhkan peran semua pihak, tidak terkecuali perusahaan yang berinvestasi di daerah ini.
Menurut dia, PT DSLNG sebagai perusahaan besar di Sulteng yang bergerak di bidang energi gas alam dapat membuka peluang kerja kepada masyarakat di provinsi ini.
"Yang mana, memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal sehingga sangat membantu pemerintah dalam upaya menekan kemiskinan, sekaligus mengurangi angka pengangguran terbuka," ujarnya.
Tidak hanya itu, kata gubernur, melalui dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan itu juga sangat membantu dalam mengurangi kemiskinan dan pemilihan program perlu mempertimbangkan dampak kesejahteraan sosial secara merata.
Rusdy mengemukakan saat ini ada dua perusahaan baru akan melakukan investasi di Kabupaten Morowali dan Banggai sehingga kehadiran investor ini menjadi daerah industri dengan harapan masyarakat lokal mendapat peluang kerja lebih mudah guna mengentaskan kemiskinan.
"Kami berharap masyarakat Banggai menyambut baik kedatangan investor serta memanfaatkan peluang yang ada. Harapan kami kemiskinan ini setiap tahun terus turun hingga di angka yang paling rendah," kata Rusdy.
Selain keterlibatan perusahaan, kata gubernur, Pemprov Sulteng juga mengajak masyarakat agar memanfaatkan dana kredit usaha rakyat (KUR) dengan intervensi memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, sehingga dapat memiliki modal untuk menggerakkan usaha industri rumahan dan kegiatan usaha lainnya.
Guna masyarakat mudah mengakses pembiayaan dengan suku bunga murah, gubernur meminta bupati/wali kota dengan menginstruksikan organisasi perangkat daerahnya (OPD) untuk melakukan pendampingan.
"Kami ingin kepala-kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota dapat memanfaatkan peluang ini dan fokus menjalankan program pengentasan kemiskinan," demikian Rusdy.
