Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran senilai Rp6 miliar untuk memberikan asuransi atau jaminan sosial kepada masyarakat miskin dan dan tenaga kerja di daerah tersebut.
"Dalam APBD kami telah mengalokasikan anggaran Rp6 miliar lebih untuk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tenaga kerja di 300 desa tertinggal di Sulteng," ucap Gubernur Sulteng Rusdy Mastura saat menerima kunjungan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulteng Raden Harry Agung Cahya, di Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Selasa.
Asuransi kepada masyarakat miskin dan tenaga kerja di 300 desa, kata Rusdy, sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah.
Pemprov Sulteng menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan sosial/asuransi kepada masyarakat.
"BPJS agar menyosialisasikan program ini kepada masyarakat, pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa," imbuh Rusdy Mastura.
Ia mengatakan, Pemprov Sulteng saat ini sedang berupa meningkatkan fiskal daerah, agar masyarakat menengah ke bawah yang tersebar di 1.800 desa di Sulteng dapat dibiayai oleh pemerintah terkait asuransi.
Gubernur mengimbau kepada bupati dan wali kota di Sulteng agar memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat menengah ke bawah di masing-masing daerahnya.
"Bupati agar mendorong kepala desa untuk mengalokasikan anggaran senilai Rp20 juta untuk asuransi masyarakatnya," ujarnya.
Terkait hal itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulteng Raden Harry Agung Cahya menyampaikan saat ini telah terdapat beberapa kabupaten yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan asuransi jaminan sosial masyarakat desa meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Buol dan Kabupaten Sigi.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulteng Moh Nadir menyatakan akan menyiapkan draf naskah perjanjian kerja sama antara Pemprov Sulteng dengan BPJS Ketenagakerjaan perlindungan sosial dalam bentuk asuransi untuk masyarakat menengah ke bawah di desa.
