Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah terus menggencarkan upaya pengendalian harga bahan pokok sebagai bagian dari langkah pemerintah setempat menekan inflasi demi kestabilan ekonomi di daerah tersebut.
"Pengendalian harus dilaksanakan secara masif dan berkelanjutan untuk memantapkan ekonomi daerah di tengah ancaman gejolak harga sejumlah bahan pangan," kata Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido dalam rapat bersama Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Palu di Palu, Kamis.
Ia menjelaskan, berbagai langkah intervensi dilakukan Pemkot Palu dalam pengendalian inflasi, apa lagi saat ini fenomena El Nino masih terjadi dan hal itu sangat berpengaruh terhadap produksi petani yang berdampak pada ketahanan stok bahan pokok.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2023 inflasi Year on Year (YoY) Kota Palu tercatat 2,27 persen.
Menurut data Pemkot Palu lima komoditas penyumbang andalan inflasi Month on Month (MoM), diantaranya beras 0,22 persen, kontrakan rumah 0,19 persen, cabai rawit 0,14 persen, pepaya 0,05 persen dan cat tembok 0,03 persen.
Selain itu, ada pula lima komoditas penyumbang inflasi YoY diantaranya beras 1,25 persen, kontrakan rumah 0,32 persen, rokok kretek filter 0,24 persen, rokok putih 0,12 persen dan tarif parkir 0,12 persen.
"Inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, perumahan, perlengkapan, kesehatan, komunikasi dan jasa keuangan, rekreasi olahraga dan budaya serta kelompok-kelompok pemicu lainnya," tutur Reny.
Oleh sebab itu, TPID dan semua pihak terlibat dalam pengendalian inflasi di ibu kota Sulteng harus bahu-membahu untuk menekan laju inflasi secara bersama-sama dan mengambil langkah-langkah serius dalam penanganan dampak El Nino.
Langkah strategis dilakukan yakni pengawasan harga dan stok barang kebutuhan pokok, kemudian pengawasan gudang stok bahan pangan, intervensi pasar murah di delapan kecamatan di kota itu dengan pola subsidi pada sejumlah komoditas pangan utama.
"Subsidi ini hanya diberlakukan untuk masyarakat tidak mampu, atau masyarakat yang masuk dalam program keluarga harapan (PKH), yang mana masing-masing komoditas mendapat subsidi Rp500 dan ini hanya berlaku di pasar murah," tutur Reny.
Di sisi lain, strategi pengendalian inflasi melalui pasar murah yakni membangun kemitraan dengan distributor maupun Bulog untuk kepentingan penyediaan kebutuhan pangan pokok.
Selain itu ada pula intervensi penyaluran beras bantuan pangan, yang mana pada tahap satu (April-Juni) bantuan telah tersalurkan kepada 59.913 penerima manfaat dari total 599.130 kilogram, kemudian tahap dua (September-November) telah tersalurkan kepada 122.453 penerima manfaat.
"Kami optimistis kondisi inflasi daerah hingga Desember nanti dalam koridor yang baik, karena berbagai program telah di intervensi," demikian Reny.
