Menteri Keuangan lakukan koordinasi terkait aset negara di IKN maupun Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani lakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait aset-aset negara yang ada di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara maupun Jakarta.

"Kita nanti melakukan koordinasi dalam proses pemindahan (ASN) itu yang nanti implikasinya terhadap ruang kantor yang ada di IKN Nusantara dan Jakarta," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan nantinya juga berdasarkan regulasi terkait pemerintahan daerah khusus Jakarta dalam hal ini, nanti dibuat berbagai pengaturan mengenai aset-aset negara tersebut terutama di dalam lokasi serta peruntukkannya.

"Ini menjadi sangat penting untuk menciptakan nilai tambah, sehingga kita juga terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya," katanya.

Sebagai informasi, Pemerintah melakukan pemindahan ASN, TNI, dan Polri tahap pertama atau pada 2024 yang dipindahkan sebanyak 16.990 orang.

Pemerintah bahkan menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.

Total 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang dipindahkan, pemerintah juga menargetkan personel TNI dan Polri yang pindah ke IKN sebanyak 5.716.

Sedangkan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya yang dipindah sebanyak 193, sedangkan PPT Pratama sebanyak 964. Sementara untuk pejabat fungsional yang dipindahkan sebanyak 8.091 orang, dan jabatan pelaksana ada 2.026 orang.

Hunian bagi ASN telah disiapkan berupa beberapa apartemen. Seluruh konstruksi dibangun ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersil, dan hunian.

Dukungan fasilitas juga sedang dalam tahap pembangunan. IKN Nusantara dibangun area olah raga, lahan hijau, danau, dan lain sebagainya. Tak hanya sarana penunjang, fasilitas seperti TK, SD, hingga rumah sakit bertaraf internasional juga dibangun di IKN Nusantara. Semua hunian dan fasilitas disiapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).