Solo (ANTARA) - Wali Kota Surakarta sekaligus calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyebut istilah berburu di kebun binatang wajar dipakai di dunia perpajakan.
"Istilah berburu di kebun binatang itu istilah yang wajar dan sudah sangat sering dipakai di dunia perpajakan," katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat.
Ia juga mengklarifikasi bahwa bukan tarif pajak yang dinaikkan melainkan rasio pajak.
"Saya tidak bilang menaikkan pajak, menaikkan rasio pajak dengan menaikkan tarif pajak itu beda. Sudah saya klarifikasi saat menjawab pertanyaan Pak Mahfud," katanya.
Sementara itu, pada debat cawapres beberapa waktu lalu, Gibran menyampaikan keinginannya untuk menaikkan penerimaan pajak atau rasio pajak.
"Yang namanya menaikkan rasio pajak dengan menaikkan pajak itu beda. Caranya menaikkan penerimaan pajak atau rasio pajak, kami akan membentuk badan penerimaan pajak, dikomandoi langsung oleh presiden sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait," katanya.
Baca juga: Gibran modernkan taman cerdas di Solo
Ia mengatakan nantinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Bea Cukai akan dilebur menjadi satu sehingga fokus pada penerimaan negara saja.
"Tidak akan mengurusi masalah pengeluaran," katanya.
Sedangkan mengenai pro dan kontra berburu di kebun binatang, pada debat tersebut Gibran mengatakan ingin memperluas kebun binatang yang berarti menambah potensi wajib pajak baru.
"Kami tanami, binatangnya kami gemukkan. Artinya membuka dunia usaha baru, sekarang NPWP yang punya baru 30 persen, artinya kami harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kami tidak akan memberatkan UMKM, omzet di bawah Rp500 juta pajaknya nol persen," katanya.
Berita Terkait
Pemprov Sulteng berikan insentif pajak kendaraan bermotor
Selasa, 10 Desember 2024 17:40 Wib
Jelang Hakordia, Polri sosialisasikan antikorupsi kepada pegawai pajak
Jumat, 6 Desember 2024 11:43 Wib
Ekonom nilai kebijakan selektif PPN berpotensi timbulkan kebingungan
Jumat, 6 Desember 2024 9:40 Wib
Pendapatan pajak MotoGP Sirkuit Mandalika 2024 Rp3 miliar
Selasa, 26 November 2024 10:12 Wib
Pengusaha pengemplang pajak di Balikpapan diserahkan ke kejaksaan
Jumat, 15 November 2024 14:55 Wib
Pemkot Palu ajak WP tepat waktu bayar pajak daerah
Senin, 21 Oktober 2024 19:56 Wib
Hadianto Rasyid ajak warga Kelurahan Buluri tertib pajak
Kamis, 26 September 2024 21:11 Wib
Menko Polhukam akan panggil Dirjen Pajak imbas dugaan NPWP bocor
Senin, 23 September 2024 16:46 Wib