Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan empat kebijakan terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 27 November 2024.
"Kami mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada serentak di Sulteng," kata Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulteng Kristo S. Tumakaka di Kota Palu, Rabu.
Hal itu disampaikan Kristo saat menjadi narasumber pada sosialisasi pemetaan kerawanan Pilkada 2024, calon gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati.
Dia menjelaskan kebijakan strategis itu, yakni menyediakan anggaran untuk pilkada dalam bentuk dana hibah. Hal itu dianggap penting untuk memastikan penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya kendala.
Selain itu, Pemprov Sulteng juga menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di tengah proses pilkada.
Pihaknya turut menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) melalui surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Bawaslu RI.
Kristo melanjutkan sebagai bagian dari persiapan Pilkada 2024, Pemda Sulteng juga telah menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Data itu diserahkan pada Kamis, 2 Mei 2024, dan digunakan sebagai dasar dalam proses pemutakhiran data pemilih.
KPU Sulteng resmi menerima pendaftaran tiga baka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Sulteng 2024, yakni Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto Hambuako (Cudy-SAH), Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri mengusung tagline "Beramal", serta pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido, dengan tagline "BERANI".
Pemprov-Sulteng sampaikan empat kebijakan soal Pilkada Serentak 2024
Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulteng Kristo S. Tumakaka (kiri), saat menjadi narasumber Kegiatan Bawaslu Sulteng di Kota Palu, Rabu (4/9/2024). (ANTARA/HO-Nursari Salmiani)
