Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan agar kesepakatan antara Pemerintah dan DPR terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2025 dapat terealisasi sebagaimana mestinya.
"Tugas berikutnya adalah mengawasi dan memastikan agar semua kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dapat terealisasi sebagaimana mestinya. Kalau soal kesepakatan, setiap tahun selalu ada. Semua kesepakatannya baik. Meningkatkan kualitas pelayanan pada jemaah. Faktanya, sering kali tidak sesuai dengan yang dijanjikan," kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikannya menyusul Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI yang menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan calon haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.
"Mengapresiasi dan memuji kinerja Panja Haji 2025. Pasalnya, Panja Haji berhasil melakukan evaluasi dan menyelesaikan pembahasan penyelenggaraan haji berikutnya tepat waktu," ucapnya.
Wakil rakyat ini lantas mengingatkan beberapa hal penting yang harus dijaga dan ditingkatkan terkait dengan penyelenggaraan haji.
Pertama, pelayanan jemaah haji sebelum keberangkatan yang harus dipermudah dan menyenangkan mereka, mulai dari pendaftaran, manasik, hingga tiba di asrama haji.
Kedua, kualitas pelayanan penerbangan sebab jadwal penerbangan sering kali berubah dan delay dalam penyelenggaraan haji sebelumnya yang mengganggu kenyamanan jemaah.
"Apalagi, jemaah kita saat ini mayoritas adalah lansia. Tempo hari, pesawatnya hanya Garuda dan Saudi Airlines. Mungkin karena tak ada pilihan, pelayanan tak maksimal seperti ini pun sering didiamkan dan tak disoal," ujarnya.
Ketiga, distribusi pemondokan yang adil selama di Arab Saudi. Dia menyebut kerap menemui jemaah yang tidak memilih untuk ke masjid karena alasan jarak.
"Sebagian beruntung dapat di pemondokan yang bagus dan dekat dengan Masjidilharam. Sebagian lagi di tempat yang kurang baik dan jauh dari Masjidilharam," tuturnya.
Keempat, konsumsi dan makanan jemaah selama di Tanah Suci. Dia mengatakan bahwa Pemerintah harus memenuhi janji untuk menyajikan makanan bercita rasa Indonesia.
Pada tahun lalu, pihaknya menemukan tidak semua bumbu masakan didatangkan dari Indonesia. Persentasenya kecil, yang besar malah didatangkan dari negara lain.
"Tentu ini harus diperbaiki. Harus dipastikan bahwa masakan yang ada standarnya bercita rasa Indonesia," katanya.
Dia lantas berkata, "Lagi pula, penyediaan bumbu dapur ini penting. Untuk mencukupi kebutuhan 221.000 calon haji selama 40 hari, adalah peluang bisnis bagi UMKM di Indonesia. Kenapa tidak dipercayakan saja pada gabungan UMKM untuk menyediakannya? Buatlah perjanjian jauh-jauh hari agar bisa dipenuhi berapa pun kebutuhan yang diperlukan."
Kelima, transportasi untuk jemaah yang penting untuk dipastikan ketersediaan dan kenyamanannya, termasuk sosialisasi terkait dengan penggunaan alat transportasi tersebut.
"Tidak heran, banyak calon haji yang kadang ditinggal dan mengalah dari jemaah asal negara lain. Padahal, transportasi ini adalah bagian yang dibayar dan dihitung secara ketat dalam ongkos haji," katanya.
Keenam, pelayanan jemaah saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) yang harus prima sebab kesuksesan haji sangat ditentukan sukses tidaknya pelaksanaan ibadah di Armina yang merupakan salah satu kunci pembeda antara haji dan umrah.
"Kami mohon agar Pemerintah memprioritaskan pelayanan di Armina. Tenda harus dipastikan kecukupannya. Air, makanan, tempat ibadah, dan kebutuhan selama di Armina harus cukup, lengkap, dan memuaskan jemaah," katanya.
Ketujuh, peningkatan pelayanan kesehatan untuk mengakomodasi jemaah yang membutuhkan penanganan dan perhatian khusus. Menurut dia, Pemerintah perlu memikirkan untuk menambah jumlah tenaga kesehatan yang diterjunkan di pemondokan dan tenda-tenda selama musim haji.
Kedelapan, kehadiran petugas-petugas haji Indonesia, baik yang diberangkatkan dari Indonesia maupun petugas haji tenaga musiman di Saudi.
Terkait dengan petugas ini, kata dia, DPR pernah mengusulkan agar dipercayakan saja kepada petugas nakes, TNI, dan Polri.
"Mereka pasti lebih cekatan. Bahkan, dalam situasi sulit mereka lebih profesional menangani keadaan darurat, yang paling utama mereka pasti akan disiplin. Ada nama baik bangsa Indonesia di pundak mereka," kata dia.
