Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Universitas Tadulako (Untad) Palu meningkatkan kerja sama dalam upaya mengoptimalkan layanan hukum di daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy di Palu, Sabtu, menekankan pentingnya peran akademisi dalam mendukung penguatan sistem hukum di Sulawesi Tengah.
"Kolaborasi dengan universitas sangat strategis dalam mempercepat diseminasi hukum serta mendorong partisipasi aktif civitas akademi dalam berbagai program layanan hukum,” katanya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya terus memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik, salah satunya dengan Universitas Tadulako dalam upaya mengoptimalkan layanan hukum di daerah.
Ia menyebutkan beberapa poin penting dalam kerja sama tersebut, yakni pengembangan layanan hukum, khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU).
Renaldy mengatakan Kemenkum Sulteng dan Untad bekerja sama dalam sosialisasi dan pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat umum.
"Program ini bertujuan untuk melindungi hasil inovasi, penelitian, serta karya seni dan budaya dari civitas akademika Untad agar memiliki nilai ekonomi dan legalitas yang lebih kuat," katanya.
Selain itu, Kemenkum Sulteng akan memperkenalkan berbagai layanan AHU, seperti pendaftaran badan hukum, legalisasi dokumen, serta pelayanan lainnya yang berkaitan dengan aspek hukum perdata.
Mahasiswa hukum Untad juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung melalui program magang dan penelitian di bidang hukum.
Ia melanjutkan Kanwil Kemenkum Sulteng dan Untad juga akan menyelenggarakan seminar, workshop, serta program pelatihan terkait hukum yang dapat memperkaya pemahaman mahasiswa dan dosen dalam praktik hukum di lapangan.
Menurut dia, program ini juga mencakup penguatan kapasitas akademisi dalam melakukan kajian hukum yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan regulasi di daerah.
Kolaborasi ini, katanya, juga diharapkan dapat membantu dalam melakukan kajian terhadap peraturan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan selaras dengan kebijakan nasional.
Rektor Universitas Tadulako Prof. Amar menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan kesiapan Untad dalam mendukung program layanan hukum yang digagas oleh Kemenkum Sulteng.
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya menguntungkan civitas akademika, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” ungkapnya.
Ia mengatakan dengan adanya sinergisitas ini, diharapkan pelayanan hukum di Sulawesi Tengah semakin mudah diakses dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
Sebagai langkah awal, kedua pihak selanjutnya akan melakukan perjanjian kerja sama (PKS) sebagai landasan implementasi program-program yang telah dibahas.
