Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) telah memfasilitasi harmonisasi terhadap 434 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) dan 106 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di provinsi ini sepanjang tahun 2025.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy di Palu, Kamis, menegaskan bahwa harmonisasi regulasi daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum serta mendukung pembangunan dan iklim investasi di daerah.
“Regulasi yang harmonis akan menciptakan kepastian hukum, mendukung iklim investasi, serta melindungi kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menyebut atas capaian tersebut, Bidang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulteng berhasil meraih nilai sempurna 100 dengan predikat Sangat Baik pada Evaluasi Kinerja Tahun 2025 Kemenkum.
Menurut dia, capaian nilai sempurna tersebut menunjukkan konsistensi Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah dalam mendampingi pemerintah daerah agar produk hukum yang dihasilkan berkualitas, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan kebijakan nasional.
Ia juga menjelaskan evaluasi kinerja tersebut menilai kesesuaian substansi regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Ia menambahkan, evaluasi kinerja tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan kualitas layanan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah.
“Evaluasi kinerja ini bukan semata penilaian angka, tetapi menjadi cermin untuk memastikan seluruh program dan inovasi Kanwil Kemenkum Sulteng benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.
Terakhir, lanjut dia, capaian yang diraih adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran, dan ke depan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
