Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, terus mengembangkan inovasi untuk mewujudkan kemandirian daerah tanpa harus bergantung dengan pemerintah pusat, khususnya terkait dengan penganggaran dalam menunjang pembangunan daerah itu.
"Pemkot Palu harus mampu menjawab berbagai tantangan ke depan, oleh karena itu daerah harus mampu berinovasi supaya bisa mandiri," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid dalam kegiatan rapat kerja bersama jajarannya di Palu, Selasa.
Hadianto yang memimpin Kota Palu pada periode kedua ini mengatakan kemandirian pemda merupakan sinyal kuat dari pelaksanaan pembekalan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dinamika kondisi global saat ini.
Maka sinyal tersebut, menurut dia, menjadi peringatan bagi seluruh jajaran untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045.
"Efisiensi anggaran dilakukan pemerintah pusat akan kembali ke daerah dalam bentuk reward/penghargaan, khususnya bagi daerah yang baru menjabat," ujarnya.
Ia mengemukakan hal ini bertujuan supaya visi dan misi pemerintah daerah (pemda) dapat dijalankan secara optimal, sesuai dengan aturan dan instrumen yang berlaku.
Hadianto menyampaikan pemerintah pusat juga akan menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan komposisi 50 persen transfer ke daerah, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak boleh kurang dari 30 persen.
Oleh karena itu, kata dia, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk melakukan rasionalisasi potensi pendapatan guna mencapai target PAD yang lebih realistis dan berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa visi pemda harus selaras dengan Astacita Presiden RI, yang mencakup 53+35 program prioritas daerah dan pusat yang harus diintegrasikan dalam perencanaan.
Pada kesempatan itu, seluruh OPD juga diminta memastikan program dan kebijakan berjalan seiring dengan Astacita guna mewujudkan pembangunan yang selaras dengan visi nasional.
"Kita harus berkomitmen meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik demi mencapai pembangunan daerah yang lebih maju dan mandiri ke depan," tutur Hadianto.
