Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatatkan hak cipta atas delapan karya inovatif guru dan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Palu.
"Kami sangat mengapresiasi semangat inovasi dari para guru dan siswa SMPN 1 Palu yang telah membuktikan bahwa kreativitas tidak mengenal batas usia maupun jenjang pendidikan," kata Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy di Palu, Selasa.
Ia mengatakan pencatatan ini menunjukkan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng dalam mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di kalangan pelajar dan tenaga pendidik.
Penyerahan sertifikat diterima langsung oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Palu, Yusri, dengan disaksikan oleh para guru, siswa, dan jajaran staf sekolah.
Kakanwil mengatakan penyerahan sertifikat hak cipta ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk pengakuan negara atas kecerdasan dan daya cipta anak-anak bangsa.
Ia menyebut delapan ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta tersebut mencerminkan kreativitas lintas bidang, mulai dari teknologi sederhana, pengembangan pangan fungsional, kearifan lokal, hingga literasi sosial dan buku fiksi inspiratif.
Adapun delapan karya tersebut, yakni pintu ruang ganti otomatis berbasis sensor passive infrared receiver, pengembangan gummy candies kelor, yoghurt kelor minuman kesehatan lambung, dan potret kearifan lokal masyarakat Kaili dalam pemanfaatan daun sebagai wadah pengawet buah.
Selanjutnya, pengaruh pupuk organik cair daun trembesi terhadap pertumbuhan tanaman, kemudian pengetahuan, sikap, dan perilaku keamanan pangan siswa di SMPN 1 Palu, efektivitas perspektif choice game dalam mengoptimalkan integrasi sosial siswa di SMPN 1 Palu dan buku “Jual Kakimu Ayah, Aku Mau Jadi Dokter”.
Renaldy mengharapkan perlindungan hak cipta ini dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya dan menjadikan kekayaan intelektual sebagai kekuatan masa depan.
Ia juga menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan, untuk mendorong kesadaran hukum, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual.
