Pemkot-tokoh agama diminta sinergi selesaikan Tondo kiri

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Muh Ishak Cae meminta Pemerintah Kota dan tokoh agama bahu membahu menyelesaikan penyakit sosial yang terjadi di eks lokalisasi Tondo Kiri.

Menurutnya ke dua unsur tersebut tidak dapat berpisah dalam menuntaskan masalah yang timbul di bekas prostitusi itu, mengingat hingga saat ini aktivitas prostitusi di Tondo Kiri masih terus berlangsung meski telah resmi ditutup oleh Pemerintah Kota Palu beberapa tahun lalu.

"Pemerintah harus serius mengurusnya karena itu merupakan penyakit sosial yang tidak bisa dibiarkan. Mari kita bergandengan tangan tanpa melihat suku maupun agama supaya? mereka kita beri pencerahan bahwa yang mereka lakukan itu tidak dibenarkan dalam agama," katanya.

Dia berharap dengan adanya program kelurahan inovatif gebrakan Walikota Palu, Hidayat, dapat memberi keterampilan yang dapat mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi penghuni Tondo Kiri yang belum bisa bangkit dari pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial.

"Sehingga mereka semua dapat beralih ke profesi yang baru lewat pelatihan-pelatihan keterampilan tersebut," katanya.

Ishak juga berharap peran serta Pemerintah Kota Palu dan tokoh agama lambat laun akan menghilangkan stigma negatif di kepala masyarakat tentang Tondo Kiri.

"Sehingga stigma bahwa Tondo Kiri itu masih ada kegiatan prostitusi itu lambat laun hilang,"ujarnya.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah dalam waktu dekat akan menyurat kepada pemerintah untuk segera menghentikan kegiatan prostitusi di eks lokalisasi Tondo Kiri.

Belum lama ini Pemerintah Kota melalui Forum Libu Todea telah mendialogkan eks lokalisasi Tondo Kiri tersebut dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Namun pertemuan yang berlangsung di Auditorium Kantor Wali Kota Palu itu tidak dihadiri MUI Kota Palu dan DPRD Kota padahal mereka juga diundang dalam pertemuan tersebut.

Forum Libu yang dibuka Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said tersebut berlangsung alot karena terdapat tiga opsi yang berkembang yakni ditutup total, tetap dilokasilir dan direlokasi.

Dari tiga opsi tersebut masing-masing memiliki sejumlah argumen sehingga rapat Forum Libu Todea memutuskan agar Pemerintah Kota Palu membentuk tim pemetaan terhadap eks lokalisasi Tondo Kiri tersebut.