"Perlu ada tata kelola yang baik dalam menangani sampah, selain untuk menuju mewujudkan kebersihan kota, juga bagaimana sampah di kelola menjadi sumber pembangkit listrik," ucap Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulteng, Muslimun, di Palu, Rabu.
Pernyataan Muslimun berkaitan dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang menagih penyelesaian persoalan sampah yang terjadi di berbagai daerah, saat memimpin rapat terbatas dengan topik "Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)".
"Jadi gubernur juga sama, tapi sampai sekarang, sampai hari ini, saya belum mendengar ada 'progress' yang sudah nyala (mulai) dan jadi," ungkap Presiden.
Presiden pun meminta laporan dari para kepala daerah tersebut terkait dengan kemajuan penyelesaian masalah sampah tersebut.
"Oleh sebab itu kita langsung saja menuju ke masalah saja. Jadi masalahnya apa? Ada yang menyampaikan 'PLN-nya Pak yang lamban, PLN ada? Tinggal nanti langsung saya perintah," ungkap Presiden.
Terkait hal itu, Kota Palu merupakan salah satu daerah yang membangun kerja sama dengan Pemerintah Kota Boras, Swedia yang salah satu item kerjasamanya yakni pembangunan energi listrik berbahan baku gas dari sampah.
Atas kerja sama itu, Pemerintah Kota Boras, Swedia telah mengirim mesin pembangkit listrik yang oleh Pemkot Palu telah di tempatkan di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di Kelurahan Kawatuna.
Baca juga : Pengolahan sampah plastik di Palu
Pemkot: produksi sampah di Palu sebanyak 117 ton per hari
Sayangnya, hingga saat ini progres terkait dengan keberadaan mesin tersebut tidak di ketahui apakah telah menghasilkan listrik ataukah belum."Mubazir alat/mesin, kalau tidak bisa di gunakan. Sehingga apa yang diharapkan dari pemberian bantuan tidak salah menempatkan," kata Muslimun.
Ia menegaskan bahwa perlu di evaluasi kinerja Pemkot Palu terkait penanganan sampah, bahkan perlu evaluasi kerjasama Pemkot Palu dan Pemerintah Boras, Swedia terkait pembangunan energi listrik berbasis sampah.
Selain itu, terkait penanganan sampah, Muslimun yang merupakan caleg DPRD Kota Palu terpilih hasil pileg 2019 mengemukakan, Pemkot Palu perlu menggandeng atau membangun kerjasama dengan Pemkab Sigi dan Donggala.
"Sehingga hulu dan hilir soal penataan serta tata kelolanya bisa diatur, bahkan bila perlu dibuatkan regulasi yang bisa menghasilkan dampak buat keuntungan masyarakat lokal," sebutnya.
Sebelumnya Pemerintah Kota Palu, menyebutkan, sampah masih menjadi permasalahan serius di daerah tersebut karena belum tertanamnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan.
"Pascabencana volume sampah lebih banyak dibanding sebelumnya. Berapa banyak bantuan saat tanggap darurat masuk ke Kota Palu dan limbah dari logistik itu adalah sampah," kata Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu Farid, di Palu, Kamis.
Baca juga : Presiden Joko Widodo tagih penyelesaian persoalan sampah
Dia mengaku, pihaknya tidak bisa memastikan berapa banyak produksi sampah di kota itu dalam sehari, sebab belum ada alat khusus penimbangan sampah.
"Kami tidak bisa kalkulasi atau hitung tonasenya sebab belum ada alat khusus, karena tidak ada fasilitas maka langkahnya adalah menggunakan sistem ritasi," ujar Farid.
Dalam sehari, paparnya, pemindahan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) oleh petugas kebersihan harus menyelesaikan empat ritasi per satu armada yang ditumpangi lima orang buruh.
Urusan persampahan, Pemkot Palu menyediakan 38 armada dengan jumlah buruh sebanyak 190 orang sudah termasuk supir yang setiap harinya bergelut dengan sampah.
