Palu (ANTARA) - NEGARA memiliki satu mekanisme perencanaan baku, dilaksanakan berjenjang sebagai pedoman untuk menyusun tatakelola 20 tahun, 5 tahun dan 1 tahun.
Setiap 20 tahun, Negara membuat apa yang disebut RPJP-N (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional - 2005 -2024). Kemudian setiap 5 tahun juga dibuat RPJM-N (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang diturunkan dari RPJP-N. Selanjutnya setiap tahun dibuat rencana RKP-N (Rencana Kerja Pemerintah tingkat Nasional) yang dikenal juga dengan Musrembang Nasional dan juga diturunkan dari RPJM-N.
Demikian halnya di daerah juga mengikuti pola yang sama dengan pemerintah pusat, dan menyusun RPJP-D, RPJM-D dan RKP-D yang menerjemahkanrencana 20 tahun, 5 tahun dan 1 tahunan, disesuaikan dengan kondisi spesifik di setiap daerah.
Tema RKP Nasional tahun 2021 ditetapkan pada awal tahun yaitu 'Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di berbagai wilayah didukung oleh SDM, Sumberdaya Manusia, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas'.
Karena dunia dilanda bencana kategori non-alam yaitu pandemi COVID-19, termasuk di Indonesia, maka tema RKP Nasional tahun 2021 juga mengalami penyusuaian menjadi 'Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial'.
Dan Fokusnya antara lain terkait dengan pemulihan sektor industri, pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaring pengaman sosial, serta reformasi sistem ketahanan bencana. Demikian pula tema dan fokus RKP Daerah di tahun 2021 juga akan mengalami penyesuaian yang berpedoman kepada RKP Nasional dan kondisi spesifik daerah.
Penyesuaian ini penting agar target dan sasaran RPJMN 2020-2024 seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan antarwilayah; serta peningkatan devisa dapat dicapai.
Dampak Covid-19 terhadap semua sektor juga tetap menjadi salah satu pertimbangan menyusun RKP Nasional 2022, 2023 dan 2024. Bahkan penyusunan RPJP-N 2025-2045 diiikuti penyusunan RPJMN, lima tahunan dan RKPN, tahunan juga seyogianya tetap mempertimbangkan ancaman bahaya bencana nonalam seperti pandemi virus corona ini.
Baca juga: COVID-19 sebagai motivasi dan referensi re-disain tatakelola (I)
Baca juga: COVID-19, sadarkan pentingnya keterbukaan dan kemandirian
Ke depan sangat terbuka kemungkinan bahwa ancaman penyelenggaraan pembangunan tidak hanya datang dari bencana alam, tetapi juga dari bencana kategori nonalam seperti yang dialami saat ini.
Penyusunan RPJP-N 2024-2045 menjadi sangat penting dan strategis bagi bangsa ini, karena ada tiga target dan sasaran yang ingin dicapai selama priode itu yaitu (1) Pemanfaatan bonus demografi tahun 2030, (2) Indonesia menjadi Negara dengan pendapatan menengah di tahun 2036, dan (3) Indonesia maju di tahun 2045 dan menempatkan di Indonesia pada urutan ke 5 Negara berpendapatan tinggi dengan nilai 7 triliun Dolar AS, dan pada 2019 baru mencapai 1 triliun Dolar AS. Pendapatan per kapita saat itu sekitar 23.000 Dolar AS, meningkat dari 4.000 Dolar AS pada tahun 2019.
Pemanfaatan bonus demografi menjadi Negara berpendapatan menengah dan tinggi juga tidak terlepas dari peran pemimpin di daerah. Pemimpin di daerah harus memahami benar terkait dengan proses lahirnya sebuah tatakelola. Ini penting agar penyusunan tatakelola di daerah sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan serta dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
Karena itu rekruitmen, keterpilihan pemimpin di daerah melalui mekanisme Pilkada menjadi salah satu poin yang menentukan untuk merealisasikan target dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJM-N dan RPJP-N itu.
Artikel ini kembali akan dilanjutkan pada kesempatan berikut dengan fokus tatakelola di tahun 2020 dan bagaimana implementasi di daerah untuk RKP 2021-2024 dalam upaya merealisasikan RPJM-N dan RPJM-D tahun 2020-2024.
Selamat menjalankan ibadah puasa Rhomadan 1441 H, bagi yang melaksanakan, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keafiatan. Amin. (Hasanuddin Atjo, Kepala Bappeda Sulteng)
Baca juga: Memutus mata rantai kemiskinan
Baca juga: Skenario pengembangan sektor pangan Sulteng hadapi dampak pandemi COVID-19
COVID-19, sebagai motivasi dan referensi re-disain tatakelola (II-habis)
Dr Ir H Hasanuddin Atjo, MP, Kepala Bappeda Sulteng (ANTARA/Rolex Malaha)
rekruitmen, keterpilihan pemimpin di daerah melalui mekanisme Pilkada menjadi salah satu poin yang menentukan dalam merealisasikan target dan sasaran pembangunan.
