Memutus mata rantai kemiskinan

id hasanuddin atjo

Memutus mata rantai kemiskinan

Dr Ir H hasanuddin Atjo, MP (ANTARA/HO-Dokumen pribadi)

Palu (ANTARA) - Kemiskinan menjadi salah satu topik seksi dalam setiap pembahasan tentang desa. Pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS bahwa hampir desa, terutama di timur Indonesia menjadi penyumbang terbesar terhadap angka kemiskinan di sebuah wilayah Kabupaten, Kota atau Provinsi.



Di tahun 2019 Sulawesi Tengah merupakan Provinsi dengan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Dan ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi bagi Gubernur Sulteng, Longki Djanggola. Namun masih disayangkan angka kemiskinan juga masih tinggi, di atas rata-rata nasional, sekitar 13,78 persen. Ditambah lagi dengan Kedalaman dan Keparahan kemiskinan cenderung meningkat. Demikian pula Ketimpangan pendapatan antar wilayah juga meningkat yang digambarkan oleh indek Wiliamson. Dari 13 Kabupaten/Kota, hanya dua wilayah yang angka kemiskinannya berada di kisaran satu digit (kurang dari 10 %) yaitu Kabupaten Banggai dan Kota Palu.



Sangat jarang terjadi dua tujuan secara bersamaan mampu dicapai, karena sejumlah faktor penghambat dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Sangat jarang terjadi sebuah kebijakan bisa memuaskan semua orang dalam waktu bersamaan. Karena itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD 2020-2024 Sulawesi Tengah, telah disusun skenario bagaimana memutus rantai kemiskinan dengan target antara lain angka kemiskinan di tahun 2024 tembus di angka satu digit.



Tantangan ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pengganti Gubernur Longki, yang akan mengakhiri masa tugas dua priodenya di bulan Juni 2021. Terpilihnya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada serentak 23 September tahun 2020 menjadi momentum penting dan tonggak sejarah untuk mencapai prestasi terbaik Sulawesi Tengah, yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi diikuti dengan angka kemiskinan yang rendah serta ketimpangan pendapatan antar wilayah yang juga rendah.



Kemampuan Inovasi (gagasan, kreatifitas); Daya adaptasi (keterbukaan, fleksibilitas) dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilh menjadi kunci bagi pasangan itu untuk mampu memainkan peran guna mencapai prestasi secara bersamaan, sesuai harapan.



Era Industri 4.0, era digitalisasi, era disrupsi menjadi tantangan tersendiri bagi Gubenur dan Wakil Gubernur terpilih. Keinginan mencapai prestasi terbaik (pertumbuhan ekonomi tinggi dan kemiskinan rendah) menuntut sebuah persyaratan yang cukup berat. Suka dan tidak suka, mau tidak mau pasangan itu harus melek dan familiar dengan instrumen Teknologi Informasi.



Sejumlah Penelitian menujukkan bahwa keberhasilan sebuah kelembagaan, sebuah Kabupaten, Kota atau Provinsi, sebesar 80 persen dipengaruhi oleh kapasitas pemimpinnya.



Semua yang diuraikan di atas, akhirnya berpulang kepada peran partai pengusung, pemilik hak suara dan kembaga penyekenggara. Kita semua berharap calon yang terjaring untuk mengikuti Pilkada atau pesta demokrasi memenuhi syarat sesuai tuntutan kebutuhan. Dan masyarakat telah paham terkait figur seperti apa yang harus dipilih. Edukasi berdemokrasi menuju kemajuan terhadap masyarakat juga menjadi poin penting.



Karena pesawat lion air, landing di Makassar tepat pukul 0.700 WITA, maka skenario atau strategi bagaimana memutus rantai kemiskinan belum dapat di ulas. Dan semoga pada kesempatan lain kita akan didiskusikan. Sukses 2020, Sulteng Hebat 2020. SEMOGA.