Kuala Lumpur (ANTARA) - Istana Negara Malaysia telah mengumumkan Ismail Sabri Yakoob sebagai perdana menteri yang baru setelah Raja Sultan Abdullah bertemu dengan raja-raja Melayu di Kuala Lumpur, Jumat.
Pengumuman itu disampaikan juru bicara Istana Negara Ahmad Fadil Shamsuddin usai pertemuan.
Raja-raja Melayu tersebut berasal dari sembilan negara bagian, yakni Kesultanan Kedah, Kesultanan Pahang, Kesultanan Perak, Kesultanan Johor, Kesultanan Terengganu, Kesultanan Kelantan, Kesultanan Selangor, Kesultanan Negeri Sembilan dan Kesultanan Perlis.
Raja telah menerima surat akuan bersumpah bahwa sebanyak 114 anggota parlemen telah mencalonkan Ismail Sabri Yaakob, anggota parlemen Bera, sebagai perdana menteri Malaysia kesembilan.
Terpilihnya Wakil Presiden UMNO berusia 61 tahun untuk menggantikan Presiden Partai Bersatu Muhyissin Yassin memberi tanda kembalinya UMNO ke tampuk kekuasaan politik Malaysia.
Pengangkatan Ismail sebagai Wakil Perdana Menteri, merangkap Menteri Senior Pertahanan Malaysia, beberapa waktu lalu semula dimaksudkan untuk menguatkan posisi Muhyiddin menghadapi UMNO. Namun, pengangkatan itu malah membawanya ke puncak kekuasaan setelah Muhyiddin mengundurkan diri.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi selama ini mengkritik keras kabinet Muhyiddin Yassin sebagai pemerintahan yang gagal karena meningkatnya kasus COVID-19, namun ternyata dia mendukung Ismail Sabri yang merupakan bagian dari pemerintah lama.
Partai orang Melayu ini kembali ke tampuk kekuasaan setelah tiga tahun lalu kalah dalam pemilu melawan koalisi Pakatan Harapan (PKR, Partai Amanah, DAP dan Partai Bersatu sebelum keluar) karena banyaknya tuduhan korupsi, terutama skandal miliaran dolar di dana investasi Malaysia Development Berhad (1MDB).
Skandal korupsi ini termasuk yang dikritisi Muhyiddin Yassin sehingga dia dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri oleh Perdana Menteri Najib Razak pada saat itu.
UMNO, yang sebelumnya berkuasa lebih dari 60 tahun, merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Muhyiddin bersama Barisan Nasional (BN), seperti MCA (Partai China) dan MIC (Partai Kongres India), tetapi menolak keras untuk berperan sebagai pihak kedua.
Ismail Sabri terpilih sebagai perdana menteri dengan mengamankan dukungan mayoritas 114 anggota parlemen dari total 222 kursi parlemen yang mendukungnya.
Raja Malaysia dalam pernyataan yang disampaikan juru bicara Istana Negara menginginkan siapapun yang menjadi perdana menteri baru untuk menghadapi voting mosi percaya guna menunjukkan bahwa mereka memiliki dukungan mayoritas.
Anggota parlemen yang mendukung Ismail Sabri sebelumnya diminta untuk bertemu Raja pada Kamis (19/8) untuk memverifikasi dukungan mereka. Mereka termasuk anggota parlemen dari partai politik yang sama yang sebelumnya menjadi koalisi Muhyiddin.
Belum diketahui bagaimana seandainya dukungan surat akuan bersumpah yang disampaikan anggota parlemen ke Raja berbeda dengan hasil mosi percaya di parlemen nanti.
Karier Politik
Ismail Sabri bin Yaakob yang lahir di Negara Bagian Pahang, 18 Januari 1960 adalah anggota Parlemen Malaysia untuk daerah pemilihan Bera di Pahang, mewakili partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dalam koalisi Barisan Nasional.
Sebelum menjadi Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan pada era Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme Malaysia.
Ismail Sabri memulai karirnya sebagai pengacara pada 1985, kemudian diangkat sebagai anggota Dewan Distrik Temerloh pada 1987 dan anggota Dewan Kota Temerloh pada tahun 1996.
Pada 1995, ia diangkat sebagai Sekretaris Politik Menteri Kebudayaan, Seni, dan Pariwisata.
Ia juga pernah menjabat sebagai Board Member of the Board of Pahang Tenggara (DARA) pada 1995 serta Tourism Malaysia di tahun yang sama.
Sebelum terjun ke dunia politik, ia menjabat sebagai Ketua Kompleks Olahraga Nasional.
Karir politiknya diawali pada 1987 saat ia diangkat menjadi anggota Komite UMNO Cabang Temerloh. Setelah itu pada 1988 ia diangkat sebagai Kepala Penerangan UMNO Cabang Temerloh.
Pada 1993, Ismail terpilih sebagai Ketua Gerakan Pemuda Cabang Temerloh, Wakil Ketua Cabang pada 2001 dan menjadi Ketua UMNO Cabang Temerloh pada 2004.
Pada pemilihan umum 2008, Ismail bertarung menggunakan tiket Barisan Nasional. Ia bertarung di daerah pemilihan Bera, negara bagian Pahang. Ia berhasil memenangkan pemilihan dengan suara 18.051. Kandidat lawannya adalah Mazlan Aliman dari Partai Islam Se-Malaysia yang hanya mendapatkan 14.230 suara.
Pada 20 Desember 2018, ia diangkat untuk menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden UMNO yang baru setelah sang petahana, Ahmad Zahid Hamidi, diangkat sebagai Presiden (de facto) sejak 18 Desember 2018.
Ia diangkat sebagai pemimpin oposisi di parlemen sejak 2019 hingga 2020.
Ismail terpilih kembali sebagai anggota parlemen daerah pemilihan Bera pada 2008 dan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Abdullah Badawi.
Pada April 2009, ia menjadi Menteri Perdagangan Domestik, Kooperatif dan Konsumerisme dalam kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak.
Setelah pemilihan umum 2013, ia diangkat sebagai Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Agro (2013–2015). Ketika terjadi perombakan kabinet, ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Pedesaan (2015-2018).
Pada 12 Maret 2019, Ismail dilantik sebagai Ketua Oposisi Malaysia menggantikan Ahmad Zahid Hamidi.
Petisi Menolak Ismail Sabri
Tidak semua rakyat Malaysia setuju dengan terpilihnya Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia.
Sebuah petisi online penolakan digalang melalui Change.org yang hingga Kamis malam (19/8) sudah memperoleh 302.819 dukungan.
Penggagas petisi tersebut, Kyle Mohd, mengatakan Ismail Sabri dianggap ikut bersalah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang buruk sehingga menyebabkan infeksi skala besar.
"Banyak komentar tidak pantas membuktikan bahwa dia hanya pembohong dan pelawak politik," kata penulis petisi tersebut.
Petisi tersebut juga membeberkan sejarah Ismail Sabri yang dinilai pro Melayu.
Pada 2015, Ismail Sabri memicu badai protes atas unggahannya di Facebook yang mendesak konsumen Melayu untuk memboikot bisnis China yang memonopoli dan mengambil untung yang mendiskriminasi pengusaha non-China.
Orang Melayu, kata Ismail, perlu menggunakan kekuatan konsumen untuk mencegah "pencurian keuntungan" oleh etnis China Malaysia yang menguasai lebih dari 90 persen ekonomi Malaysia.
"Saya pikir reaksi orang Melayu atau China yang berpikiran lurus yang percaya pada persatuan Malaysia akan menilai menjijikkan. Dan saya pikir, atau setidaknya berharap, bahwa para pemilih China akan mengingat apa yang dia katakan tentang pemungutan suara," tulis petisi ini.
Kepala Polisi Diraja Malaysia (PDRM) saat itu Irjen Polisi Khalid Abu Bakar menyatakan bahwa Ismail akan diselidiki berdasarkan Undang-Undang Penghasutan 1948 dan setelah itu dia menghapus unggahannya.
Pada tahun yang sama Ismail Sabri kembali memicu kontroversi ketika ia mengusulkan untuk mendirikan "Low Yat 2", sebuah mal gadget dan digital yang diharapkan hanya menampung pedagang Melayu.
Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA), partai komponen Barisan Nasional, mengkritik usulan tersebut.
Presiden MCA Liow Tiong Lai mengatakan bahwa pendirian Low Yat 2 hanya akan merusak hubungan rasial, dan menggambarkan proposal untuk mal khusus bumiputera sebagai "pendekatan antagonis".
MCA menyarankan Ismail Sabri untuk mendekati masalah dari sudut pandang multi-rasial dan berhenti membuat pernyataan seperti "pedagang Cina adalah pencatut" dan "Low Yat 2 khusus Melayu".
Rekannya sesama anggota UMNO waktu itu, Saifuddin Abdullah, juga mengkritik proposal tersebut, dengan mengatakan bahwa proposal Ismail Sabri tidak akan bermanfaat bagi orang Melayu dan Malaysia pada umumnya, menunjukkan bahwa memiliki area bisnis di mana pedagang dipisahkan oleh etnis hanya akan menjadi bumerang.
Pada 8 Desember 2015, Ismail Sabri meresmikan pembukaan Mal Digital MARA all-Melayu di Medan Mara, Kuala Lumpur. Meski pedagangnya semua orang Melayu, Ismail menghimbau kepada kaum minoritas untuk mendukung mal tersebut.
Sampai tahun 2020, mal tidak beroperasi dengan baik. Mara Digital Mall Kuantan ditutup pada 2018, sementara Mara Digital Mall Johor berhenti beroperasi pada 2019. Kedua mal itu ditutup dalam rentang waktu tiga bulan.
