Palu (ANTARA) - Penyaluran bantuan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022 kepada warga Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang terdampak pandemi COVID-19 pada triwulan pertama tahun 2022 mencapai lebih dari Rp310 miliar.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sulteng Irfa Ampri di Palu, Selasa mengatakan capaian penyaluran bantuan dana PEN tersebut bersumber dari klaster perlindungan sosial yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp101,2 miliar dan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako sebesar Rp128,2 miliar.
Penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) itu, kata Irfa, telah disalurkan kepada 133 ribu lebih keluarga penerima manfaat (KPM), sedangkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menyasar PKM lebih dari 71 ribu.
Irfa menambahkan bahwa dana PEN tersebut, juga disalurkan dalam bentuk klaster Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp81,3 miliar untuk 155 desa.
"Pelaksanaan program PEN yang dilanjutkan pada tahun 2022 diarahkan untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, termasuk di Provinsi Sulteng," ujarnya.
Menurut dia, penurunan kasus COVID-19 dan peningkatan jumlah masyarakat Sulteng yang divaksinasi serta penyaluran bantuan dana PEN tersebut memberikan dampak positif bagi aktivitas dan mobilitas masyarakat serta semakin meningkatkan optimisme pemulihan ekonomi daerah, dengan tetap mewaspadai berbagai risiko global dan nasional.
"Membaiknya ekonomi regional dan naiknya harga komoditas perlu dioptimalkan dengan mendorong kinerja penerimaan dan belanja negara oleh pemerintah daerah di Sulteng," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Irfa, Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus didorong untuk dapat hadir melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan, serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi di seluruh daerah di provinsi itu.
"Tiga tujuan penting yang terus diseimbangkan ke depannya yakni menjaga kesehatan dan keselamatan rakyat, menjaga kesehatan dan pemulihan ekonomi, dan mengembalikan kesehatan APBN," ujarnya.
