Poso (ANTARA) -
PT Poso Energy tengah menyusun sejumlah program kerja jangka panjang sesuai pengajuan 16 desa yang terdampak dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Poso I di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kami tidak bisa langsung realisasikan jangka panjang sesuai usulan karena harus memastikan bahwa tidak ada potensi masalah antara 16 desa tersebut,” kata Manager Lingkungan dan CSR PT Poso Energy, dihubungi di Poso, Selasa.
Irma mengatakan jangka panjang yang diajukan setiap desa berbeda, mulai dari pembangunan tanggul, pemberdayaan, ahli fungsi lahan, relokasi dan kompensasi.
“Kami sangat berhati-hati untuk penanganan jangka panjang, yang pasti kami juga tidak menunggu juga semua 16 desa ini terkumpul baru direalisasikan,” terangnya.
Ia mengungkapkan, saat ini pihak PT Poso Energy terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini tingkat kecamatan dan desa sebelum merealisasikan jangka panjang sesuai dengan usulan masyarakat.
“Kami juga melihat kondisi di lapangan, yang pasti kami rutin melakukan komunikasi dengan 16 desa ini, serta apa yang terjadi di lapangan kami usahakan koordinasikan dan segera ditindaklanjuti,” sebut Irma.
Menurut Irma, kompensasi untuk jangka pendek telah diselesaikan PT Poso Energy sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat yang terdampak bendungan PLTA Poso I tahun 2020.
“Sekarang ini kami fokus pada penanganan jangka panjang karena kami paham bahwa kompensasi jangka pendek itu tidak menyelesaikan masalah,” tutur Irma.
“Urusan jangka pendek 16 desa di 4 kecamatan sudah selesai dan kami menyelesaikannya sesuai dengan data yang ada serta laporan yang masuk,” tambahnya.
