Pemkot Palu dan tim Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSi) melakukan pertemuan membahas program kota kita ramah keluarga di Palu, Rabu (24/5/2023). ANTARA/Moh Ridwan
Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah terus berupaya menekan angka pernikahan dini sebagai upaya mewujudkan program kota kita ramah keluarga yang didorong Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) menuju Indonesia emas 2045.
"Mewujudkan kota ramah keluarga perlu penguatan fungsi keluarga, salah satunya yakni menekan angka perkawinan dini," kata Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Palu Diah Puspita saat pertemuan bersama tim APEKSI pusat terkait program kota kita ramah keluarga, di Kota Palu, Rabu.
Ia menjelaskan, sebagai program Kolaborasi APEKSI, Kota Palu salah satu dari sembilan daerah yang masuk dalam program tersebut, oleh karenanya Pemkot setempat terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis dengan melakukan penguatan fungsi keluarga.
PKK sebagai organisasi mitra Pemkot Palu telah melakukan upaya-upaya peningkatan mutu dan kualitas keluarga yang disinkronkan dengan program sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Tahun 2022, angka perkawinan dini di ibu kota Sulteng 74 kasus atau sekitar 1,42 persen, oleh karenanya kami bersama instansi teknis terkait terus melakukan kampanye stop pernikahan dini," ujarnya.
Mewujudkan program nasional tersebut, sejumlah indikator penanganan wajib dilaksanakan diantaranya menekan pernikahan dini, menekan angka perceraian, menekan angka kematian ibu (AKI), maupun perlindungan perempuan dan anak, serta menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk percepatan penanganan stunting atau tengkes.
Indikator-indikator itu, katanya, telah dilaksanakan PKK yang melibatkan masyarakat, komunitas, pemangku kepentingan termasuk melibatkan duta gender dalam upaya pencegahan.
"Dari berbagai upaya dilakukan, baru-baru ini Kota Palu mendapat penghargaan kota terbaik kedua secara nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas dari sektor pembangunan daerah yang mengangkat pembangunan berbasis kearifan lokal," ucap Diah.
Selain itu, Pemkot Palu juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang menjadi indikator penilaian, diantaranya membuat layanan aduan khusus kekerasan keluarga, pembentukan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta memberikan pelayanan konseling kesehatan kepada keluarga dan pendampingan korban kekerasan.
Perwakilan tim APEKSI pusat Alwi Rusman mengatakan, program ini meliputi layanan yang mengerti kebutuhan keluarga atas pengetahuan dan informasi yang valid juga akurat, serta akses terhadap layanan yang dapat membantu kualitas kehidupan keluarga di Indonesia.
Program integrasi perlu dilakukan untuk menunjang pemenuhan kota ramah keluarga oleh masing-masing daerah melalui dorongan kebijakan yang melindungi dan memberikan kesempatan penuh pada warga di kota untuk berkembang.
"Dari pemaparan instansi teknis, kami melihat indikator-indikator kota layak keluarga telah dilakukan Pemkot Palu, dan kami berharap kampanye ini lebih masif dilakukan," ucapnya.
