Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menggencarkan kampanye penurunan prevalensi stunting sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sekretaris Daerah Parigi Moutong Zulfinasran Achmad saat rapat koordinasi teknis tim percepatan penurunan stunting di Parigi, Rabu, mengatakan percepatan penurunan stunting sebagai kegiatan prioritas nasional dan strategis untuk menata kembali pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, poli gizi terpadu, air minum, dan pendidikan anak usia dini supaya perlindungan sosial lebih terpadu.
Ia menjelaskan stunting sebagai masalah kompleks yang harus diselesaikan melalui kebijakan daerah karena tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.
Oleh sebab itu, kampanye menurunkan prevalensi stunting lebih dimaafkan hingga level pemerintahan tingkat bawah, karena masalah ini tidak bisa dikerjakan sejumlah instansi teknis.
"Penanganan stunting harus dilakukan secara kolektif merujuk pada aksi konvergensi yang jauh sebelumnya sudah dilaksanakan lintas sektor baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat," ujarnya.
Menurut laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Parigi Moutong mengalami penurunan, yakni 27,4 persen pada 2022 dari 31,77 persen pada 2021.
Ia mengemukakan tim percepatan penurunan stunting bentukan pemerintah daerah bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan evaluasi penyelenggaraan program terhadap pihak-pihak terlibat supaya program lebih terarah dan tepat sasaran.
"Pencapaian program tahun ini akan menjadi penguat program percepatan penanggulangan Tahun 2024, dengan harapan prevalensi stunting dapat tertekan hingga ke titik terendah, sesuai target pemerintah pusat yakni 14 persen," ucap Zulfinasran.
Ia menjelaskan stunting menjadi ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia pada masa yang akan datang bila langkah-langkah penanggulangan tidak terlaksana secara optimal.
Oleh karena itu, aspek-aspek yang kemungkinan dapat menjadi celah stunting harus segera ditutup, di antaranya pemenuhan gizi ibu dan anak wajib dilakukan melalui pemberian makanan tambahan maupun vitamin.
"Pencegahan perkawinan usia dini merupakan hal yang urgen, karena fenomena itu dinilai sangat berpotensi memicu terjadinya stunting ditinjau dari aspek kesehatan, kemudian penyediaan sanitasi memadai di desa/kelurahan bagian tidak terpisahkan, termasuk edukasi terhadap masyarakat," katanya.
