KPU Parigi Moutong terima enam penghargaan persiapan pemilu

id KPU sulteng, tahapan pemilu, KPUparimo, Dirwan Korompot, Risvirenol, pesta demokrasi,Pemilu

KPU Parigi Moutong terima enam penghargaan persiapan pemilu

KPU Kabupaten Parigi Moutong menerima enam penghargaan persiapan pemilu yang diberikan KPU Sulawesi Tengah sebagai bentuk apresiasi dalam kegiatan rapat koordinasi kelembagaan KPU se-Sulteng berlangsung di Kabupaten Banggai, Jumat (15/12/2023). ANTARA/HO-KPU Parigi Moutong

Palu (ANTARA) -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah menerima enam penghargaan dalam penyelenggaraan persiapan Pemilu 2024 oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
 
"Penghargaan ini tentu kami jadikan motivasi dalam meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di tingkat kabupaten," kata Ketua KPU Parigi Moutong Dirwan Korompot dihubungi dari Palu, Sabtu, dalam kegiatan rapat koordinasi kelembagaan KPU se-Sulteng, di Kabupaten Banggai.
 
Ia menjelaskan, penghargaan ini terdiri dari enam kategori diantaranya, kategori pelaporan pengelolaan logistik Pemilu 2024, laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran (LPPA) masing-masing terbaik satu.

Kemudian kategori pengelolaan tahapan Pemilu 2024, kategori tercepat penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) masing-masing terbaik ke dua, dan penghargaan NPHD juga diberikan kepada Bupati Parigi Moutong.
 
"Kategori pengelolaan website terbaik, KPU Parigi Moutong berada di peringkat tiga se-Sulteng," ujarnya.
 
Ketua KPU Sulteng Risvirenol mengemukakan, pemberian penghargaan kepada satuan kerja kabupaten/kota sebagai bentuk apresiasi sekaligus meningkatkan motivasi dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas, damai dan adil.
 
Oleh sebab itu, KPU sebagai penyelenggara teknis harus siap bekerja untuk menyukseskan agenda nasional dan berupaya meningkatkan partisipasi pemilih pada masing-masing daerah.
 
Ia juga meminta satuan kerja kabupaten/kota mengawal pendistribusian logistik pemilu hingga sampai ke daerah tujuan, dan pastikan semua logistik yang didistribusikan tepat jumlah dan tepat kualitas, supaya tidak menjadi hambatan.
 
"Pengambilan keputusan harus sesuai Undang-undang dan turunannya, jangan berspekulasi mengambil keputusan, karena lembaga ini sistematis dan hirarki, oleh karena itu melalui pertemuan ini samakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di masing-masing daerah," katanya.