Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menyoroti Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih jauh dari harapan karena belum maksimal.
“Masih banyak potensi PAD yang belum tergarap dengan baik. Kami melihat perencanaan yang dilakukan belum menyentuh sumber-sumber potensial baru dan hanya bertumpu pada sektor yang sama dari tahun ke tahun,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kota Palu Ratna Mayasari Agan.
Penegasan itu disampaikan saat membacakan rekomendasi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Panitia khusus (Pansus) DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Palu Tahun Anggaran 2024, di Kantor DPRD Palu, Rabu.
Dia menyebutkan bahwa capaian PAD Kota Palu tahun 2024 hanya berada di angka 75 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi ini dinilai menjadi indikator belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan strategi penggalian potensi pendapatan daerah.
Ia mencontohkan sektor retribusi jasa usaha dan pemanfaatan aset daerah yang menurutnya belum dikelola secara maksimal. Selain itu, pengawasan terhadap wajib pajak dinilai masih lemah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan.
DPRD mendorong Pemkot Palu, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk melakukan inovasi dalam penggalian potensi PAD, termasuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemetaan dan penagihan pajak daerah.
“Kami meminta Pemkot melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD pengelola PAD. Harus ada upaya konkret dan terukur dalam meningkatkan pendapatan, agar pembangunan tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat,” katanya menegaskan.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD berencana memperkuat fungsi monitoring terhadap program peningkatan PAD pada anggaran tahun berjalan, termasuk meminta laporan berkala dari OPD teknis.
