Jakarta (ANTARA) - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Maming menilai kesepakatan pengusaha untuk mempercepat penerapan larangan ekspor bijih mentah (ore) nikel akan mendorong Indonesia menjadi pemain dominan di industri pengolahan dan pemurnian (smelter).
"Kesepakatan ini akan meningkatkan nilai tambah nikel sekaligus menjadi kekuatan bagi Indonesia," ujar Mardani Maming di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan percepatan penerapan larangan ekspor bijih mentah nikel juga akan mendorong hilirisasi di sektor pertambangan.
Menurut dia, kesepakatan itu juga tidak merugikan pengusaha mengingat harga yang disepakati nantinya berdasarkan acuan internasional.
"Pemerintah telah mencarikan jalan tengah, nikel yang dibeli smelter lokal mengacu harga internasional. Untuk apa ekspor atau kirim ke China, toh untungnya sama saja," katanya.
Di samping itu, lanjut dia, kesepakatan itu juga membantu pengusaha yang membangun smelter di Indonesia.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjamin hasil produksi bijih mentah nikel nikel akan diserap oleh smelter di dalam negeri.
Kendati demikian, pihaknya belum dapat memaparkan jumlah persediaan nikel ekspor yang ada hingga Desember.
"Masih diidentifikasi, yang penting sudah ada kesepakatan, berapapun jumlahnya akan diserap smelter lokal," ucapnya.
Ia mengharapkan percepatan larangan ekspor bijih mentah nikel itu dapat menambah jumlah pengusaha baru nasional di bidang pertambangan.
"Investor asing tetap kita jamin di negara kita. Namun, tentunya kita juga harus menjamin tumbuhnya pengusaha di dalam negeri terutama di daerah. Keduanya harus tetap dijaga agar lebih baik, sehingga investasi juga masih tetap mengalir ke dalam negeri," ucapnya.
Baca juga: Luhut: China-Korea pertimbangkan bangun pabrik karena larangan ekspor nikel
Baca juga: Luhut: larangan ekspor nikel demi nilai tambah di dalam negeri
Baca juga: Luhut: larangan ekspor bijih nikel bisa dipercepat untuk tarik investasi
HIPMI: larangan ekspor nikel dorong Indonesia jadi pemain dominan smelter
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers tentang industri smelter di Jakarta, Senin (28/10/2019). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)
Kesepakatan ini akan meningkatkan nilai tambah nikel sekaligus menjadi kekuatan bagi Indonesia
