WTP yang diraih itu adalah untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Piagam WTP itu diserahkan secara virtual oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Plh Bupati Morut Moh,Asrar Abdul Samad, Selasa.
Turut hadir dalam pertemuan virtual itu Ketua DPRD Morut Hj,Megawati Ambo Asa, Sekda Morut Musda Guntur, para asisten dan Staf Ahli serta Pimpinan OPD Lingkup Pemda Morut
Plh Bupati Moh Asrar Abdul Samad menyampaikan bahwa penilaian ini merupakan suatu momentum tahunan yang sangat diperlukan dalam upaya menilai kewajaran dalam pengelolaan keuangan suatu daerah yang menjadi obyek pemeriksaan.
Dari aspek pelaksanaan jalannya pemerintahan, kata Asrar, hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemda untuk melihat seberapa jauh kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya, secara tertib dan akuntabel.
“Serta bagaimana upaya untuk melakukan tindak lanjut, evaluasi dalam perbaikan terhadap saran yang diberikan BPK guna tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel,” jelasnya.
Dia menambahkan, bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morut, telah melalui proses pemeriksaan dari tim BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan berdasarkan standar akuntasi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama opini yang telah diberikan BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah, kepada Kabupate Banggai Kepulauan dan khususnya Kabupaten Morowali Utara dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Pemda Kabupaten Morut karena selama 6 tahun menunggu baru mendapatkan WTP dalam proses pengelolaan keuangan yang merupakan predikat tertinggi dalam penilaian akuntabilitas pemerintah daerah.
“Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada tim pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada Pemda Kabupaten Morowali Utara selama proses pemeriksaan,” tutur plh bupati.
Asrar mengatakan bahwa Pemda menyadari sepenuhnya predikat WTP bukan dijadikan alasan bagi Pemda untuk berbangga diri. Namun hal ini dimaknai sebagai upaya lebih berhati-hati serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.
“Sehingga diharapkan tahun-tahun mendatang Pemda Kabupaten Morut, dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih akurat, efektif, efisien dan akuntabel,” urainya.
Terhadap temuan-temuan dan saran dari BPK, Pemda Kabupaten Morut berkomitmen untuk menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berdasarkan pada prinsip-prinsip efektifitas, efisien, transparan dan akuntabel.
Plh Bupati Morut juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan pemeriksaan atas pemeriksaan LKPD Kabupaten Morut tahun anggaran 2019.
Khususnya kepada tim pemeriksa dari BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah, teristimewa kepada Kepala perwakilan BPK Sulteng yang telah memberikan pembinaan-pembinaan terhadap jajaran OPD Pemda morut dan diharapkan kerjasama dan pembinaan-pembinaan ini dapat berlanjut dimasa-masa yang akan datang," tutupnya.
