Palu (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mengimbau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palu secepatnya memperbaiki sistem pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terganggu sejak lama.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Rizal menuturkan akibat erornya sistim tersebut, para pengembang, konsumen dan pihak penyalur Kredit Pemilihan Rumah (KPR) terhambat karena tertunda melakukan proses akad kredit KPR.
"Berdasarkan laporan yang saya terima, gangguan sistem tersebut sudah terjadi selama hampir satu bulan," katanya di Palu, Kamis.
Ia minta Bapenda tidak membiarkan gangguan sistim tersebut berlangsung terus menerus dan tidak memperdulikan kepentingan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan sistem itu.
"Jadi jangan sampai sistem yang seharusnya bisa diperbaiki dengan cepat agar pembayaran BPHTB kembali lancar bisa menganggu dan berdampak dengan lainnya, seperti tertundanya masyarakat yang ingin segera memiliki rumah melalui KPR,” jelasnya.
Rizal mengatakan jika terjadi gangguan sistem pembayaran BPHTB seharusnya tidak berlangsung lama dan harus segera diperbaiki. Tidak seperti yang terjadi saat ini sebab para pengembang dan konsumen KPR akan terkena denda.
"Apalagi berdasarkan aturan, jika pembayaran BPHTB tersebut tidak dibayarkan selama sebulan pihak pengembang dan pembeli akan didenda sebesar dua persen," ujarnya.
Ia tidak ingin denda tersebut dibebankan kepada para pengembang atau user padahal itu merupakan kesalahan dari Bapenda Palu.
Oleh karena itu, Rizal menyarankan Bapenda membuka dan tetap menerima pembayaran BPHTB secara manual sambil menunggu perbaikkan sistem pembayaran agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Apalagi BPHTB ini masuk ke kas daerah Kota Palu. Harusnya jika sistimnya eror maka pembayarannya bisa dilakukan secara manual dulu untuk sementara waktu,”tambahnya.
DPRD Palu imbau Bapenda perbaiki sistem pembayaran BPHTB yang eror
Wakil Ketua DPRD Kota Palu Rizal. (ANTARA/Muhammad Arsyandi)
