Pemkot Palu dorong naker formal jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

id Jamsostek, Pemkotpalu, tenaga kerja, Setyo Susanto, Sulteng

Pemkot Palu  dorong naker formal jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Kartu peserta program BPJAMSOSTEK. (ANTARA/Muhammad Arsyandi)

Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mendorong tenaga kerja formal atau tenaga kerja yang terikat dalam perjanjian kontrak perusahaan (penerima upah) menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan diri selama bekerja.

"Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaansangat bermanfaat bagi tenaga kerja, karena dari program itu ada perlindungan dan jaminan sosial jika sewaktu-waktu terjadi hal buruk akibat risiko kerja," kata Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto dihubungi di Palu, Rabu.
 

Ia menjelaskan dalam mendorong keikutsertaan tenaga kerja dibutuhkan keterbukaan pihak perusahaan mendaftarkan karyawan dalam program tersebut, karena hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan pemberi kerja dalam rangka memberikan kepastian keselamatan orang atas risiko kerja yang dijalani.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai fasilitator sekaligus mediator berharap pemberi kerja mematuhi segala ketentuan dalam memberikan hak-hak pekerja, salah satunya ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Banyak manfaat didapatkan dari BPJS Ketegakerjaan, karena ada sejumlah program yang dapat diklaim oleh peserta, antara lain jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK)," ujar Setyo.

Ia memaparkan estimasi jumlah tenaga kerja dengan perjanjian kontrak di berbagai perusahaan di Kota Palu sekitar 15 ribu orang, dengan persentase tenaga kerja yang terfasilitasi program BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) kurang lebih 40 persen.

Untuk mengoptimalkan program nasional tersebut, Pemkot Palu mengajak para pihak yang berada di asosiasi maupun lembaga kerja sama tripartit membantu pemerintah mengedukasi pekerja maupun perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ke depan, lanjutnya, kebijakan pemerintah mensyaratkan bagi perusahaan baru membuat surat pernyataan setelah enam bulan beroperasi wajib mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran pemberi kerja untuk memperhatikan hak-hak tenaga kerja, selain gaji dan tunjangan.



Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan begitu menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah selalu hadir dan peduli dengan keselamatan para pekerja.

"Kita tidak ingin pihak perusahaan mengabaikan hak-hak pekerja, yang ujung-ujungnya menjadi sengketa," kata Setyo.
Pewarta :
Editor : Laode Masrafi
COPYRIGHT © ANTARA 2021