Palu (ANTARA) -
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mengajak pihak swasta membantu beasiswa perkuliahan bagi anak usia remaja yang masuk dalam program keluarga harapan (PKH).
"Kami berinisiatif menggandeng pihak swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan mereka bisa membatu biaya perkuliahan anak-anak PKH di daerah ini," kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah ditemui di Palu, Senin.
Menurut dia, salah satu item pembiayaan PKH selama ini hanya untuk tingkat pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sederajat, sedangkan tingkat perguruan tinggi tidak masuk dalam pembiayaan itu.
Oleh karena itu, kata dia, pelibatan pihak swasta dalam membantu pendidikan anggota keluarga PKH sangat penting dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan aturan yang berlaku.
Hasbiah mengatakan Dinsos Sulteng telah menjajaki sejumlah perusahaan untuk dijadikan mitra dalam membantu peningkatan pendidikan bagi masyarakat termasuk golongan prasejahtera.
"Kami sedang menghimpun data anak-anak PKH yang akan lulus sekolah (SMA) melalui Dinas Sosial kabupaten/kota, supaya tergambar berapa jumlah anak bisa dibantu nanti," ujar Hasbiah.
Menurut dia, pendekatan sosial dilakukan pihaknya sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus upaya membantu masyarakat prasejarah mengenyam pendidikan lanjutan di perguruan tinggi.
Sebab, kata dia, salah satu kendala yang dihadapi masyarakat kurang mampu untuk meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi sangat terkait dengan biaya, sehingga kehadiran pemerintah dan pihak swasta sangat dibutuhkan guna meringankan beban mereka.
"Kita tidak ingin ada masyarakat yang tidak bisa mengenyam pendidikan karena alasan biaya. Sudah seharusnya kita bahu-membahu ikut terlibat mencerdaskan kehidupan bangsa, karena Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengamanatkan demikian," tutur Hasbiah.
Ia menambahkan, keluarga penerima manfaat (KPM) kepesertaan PKH di Sulteng tahun 2022 sebanyak 128.779 keluarga sasaran dengan total bantuan Rp99,6 miliar di 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
"Pada program PKH ada tiga komponen dasar menjadi kriteria bantuan yakni kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial," demikian Hasbiah.
