Banggar dan pemerintah sepakati asumsi makro pendahuluan RAPBN 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk pendahuluan pembicaraan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024.

"Pembahasan Rancangan APBN 2024 oleh Panitia kerja (Panja) Banggar DPR menunjukkan semangat optimisme atas perekonomian nasional pada tahun 2024," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam Rapat Kerja bersama pemerintah di Jakarta, Jumat.

Said membeberkan, kesepakatan asumsi makro tersebut yakni pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1 persen sampai 5,7 persen, inflasi 1,5 persen sampai 3,5 persen, serta nilai tukar rupiah, Rp14.700 per dolar AS sampai Rp15.200 per dolar AS.

Kemudian, imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan dalam rentang 6,49 persen hingga 6,91 persen, harga minyak mentah Indonesia 75 dolar AS hingga 80 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 615 ribu sampai 640 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,030 juta hingga 1,036 juta barel setara minyak per hari.

Ia menyebutkan optimisme pembahasan RAPBN 2024 dilandasi dari berbagai bacaan atas proyeksi ekonomi makro Indonesia dari berbagai pihak, termasuk lembaga lembaga ekonomi yang kredibel. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi nasional masih di kisaran5 persen pada tahun depan.

Kemudian, proyeksi inflasi pada tahun depan kemungkinan stabil, yang dilandaskan pada faktor eksternal atas volatilitas harga komoditas yang relatif rendah dibanding realisasi pada tahun 2022, serta faktor internal karena makin baiknya kinerja tim pengendali inflasi pusat dan daerah.

Untuk kurs rupiah terhadap dolar AS, Banggar DPR dan pemerintah optimistis akan lebih kuat meskipun DPR Amerika Serikat (AS) dan Senat AS telah meloloskan Undang-Undang untuk menaikkan plafon utang Pemerintah AS sebesar 31,4 triliun dolar AS.

Meskipun kebijakan ini di satu sisi mengatasi permasalahan gagal bayar utang Pemerintah AS, Said menilai di sisi lain hal tersebut menunjukkan kredibilitas keuangan Pemerintah AS menurun. Dengan begitu investor masih ragu untuk terus memegang dolar AS.

Sebagai akibat potensi penurunan dolar AS, suku bunga SBN RI tenor 10 tahun akan menguat lebih baik dari tahun ini.

Terkait target lifting minyak dan gas bumi, ia menyebutkan Banggar DPR mendorong pemerintah agar mengusahakan upaya yang lebih besar.

"Meskipun hal itu tidak mudah, namun usaha ini sebagai pilihan untuk terus menjaga penerimaan negara, dan mengurangi beban impor migas. Apalagi energi baru dan terbarukan belum bisa mengambil peran dominan dengan serta merta," tuturnya.

Selain asumsi makro, Banggar DPR dan pemerintah turut menyepakati target pembangunan yang meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5 persen sampai 5,7 persen, angka kemiskinan 6,5 persen sampai 7,5 persen, rasio gini 0,374-0,377, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di level 73,99-74,02.

Kisaran target indikator pembangunan juga disetujui pada level 105-108 untuk Nilai Tukar Petani (NTP) dan 107-110 untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN). Sementara itu untuk rasio perpajakan ditargetkan pada kisaran 9,95 persen sampai 10,2 persen.