Luhut: Kalau tidak OTT artinya pencegahan korupsi lebih baik
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai turunnya angka penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sistem pencegahan korupsi semakin kuat.
"Penindakan menurun karena sistemnya makin bagus, orang tidak bisa korupsi, tidak bisa mencuri; kan bagus," kata Luhut usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa.
Luhut juga menanggapi soal KPK yang baru melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2023. Menurut Luhut, hal itu juga menjadi indikator sistem pencegahan korupsi yang semakin solid.
"Kalau OTT-nya enggak ada, lebih bagus. Artinya, pencegahannya lebih baik," imbuhnya.
Dia menambahkan OTT tidak seharusnya menjadi sebuah kebanggaan, karena justru hal itu menjadi indikasi adanya celah korupsi.
Namun, menurut Luhut, yang kerap luput dari perhatian publik adalah besarnya anggaran yang bisa dihemat dan diselamatkan berkat sistem pencegahan oleh KPK.
"Lihat penghematan, pajak kita naik 47 sekian persen. KPK itu terlibat mengaudit semua, itu hitung dong, itu berapa ratus triliun yang dihemat. Itu tidak dikerjakan oleh kantor saya sendiri, saya hanya mengorganisir semua, termasuk di dalamnya KPK," ujar Luhut.
"Penindakan menurun karena sistemnya makin bagus, orang tidak bisa korupsi, tidak bisa mencuri; kan bagus," kata Luhut usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa.
Luhut juga menanggapi soal KPK yang baru melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2023. Menurut Luhut, hal itu juga menjadi indikator sistem pencegahan korupsi yang semakin solid.
"Kalau OTT-nya enggak ada, lebih bagus. Artinya, pencegahannya lebih baik," imbuhnya.
Dia menambahkan OTT tidak seharusnya menjadi sebuah kebanggaan, karena justru hal itu menjadi indikasi adanya celah korupsi.
Namun, menurut Luhut, yang kerap luput dari perhatian publik adalah besarnya anggaran yang bisa dihemat dan diselamatkan berkat sistem pencegahan oleh KPK.
"Lihat penghematan, pajak kita naik 47 sekian persen. KPK itu terlibat mengaudit semua, itu hitung dong, itu berapa ratus triliun yang dihemat. Itu tidak dikerjakan oleh kantor saya sendiri, saya hanya mengorganisir semua, termasuk di dalamnya KPK," ujar Luhut.